Anggaran 23 M, PMII Nilai Pemkab Kubu Raya Tidak Serius untuk Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19

  • Whatsapp
PMII Nilai Pemkab Kubu Raya Tidak Serius untuk Membantu Masyarakat Terdampak Covid-19
Ketua PMII Kubu Raya, Ismail (istimewa)

KALBARSATU.ID – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kubu Raya menilai tidak ada keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Anggaran penanganan Covid-19 sebesar 23,5 M, namun belum ada langkah konkrit yang diambil Pemkab untuk membantu masyarakat Kubu Raya.

“Apa saja yang sudah dilakukan pemkab terkait Covid-19 ini, seharusnya masyarakat yang terdampak juga difikirkan, itu menjadi kewajiban bagi pemerintah sesuai dengan amanat UU,” ujar Ismail selaku ketua Cabang PMII Kubu Raya.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Ismail menilai kurangnya keterbukaan informasi kepada publik terkait penggunaan anggaran Covid-19.

“Kalaulah misal sudah menghabiskan dana sebesar 8 M untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), itu diserahkan ke RS atau puskesmas mana saja, kan harus jelas,” kata Ismail, Minggu (17/05/2020).

Ismail meminta agar pemerintah kabupaten juga memikirkan nasib masyarakat terdampak Covid-19, pasalnya hingga hari ini bantuan nyata untuk masyarakat hanya dari Pemprov Kalbar.

“PMII mendorong Pemkab untuk itu, biar masyarakat merasa terbantu, kasian masyarakat yang terdampak, untuk mengangarkan masker gratis saja Pemkab tidak mampu, ini kan miris. Jadi mohonlah bupati yang terhormat Muda Mahendrawan, fikirkan nasib masyarakat,” jelas Ismail.

Ismail juga menyayangkan terkait belom adanya langkah strategis yang diambil Pemkab, padahal dampak dari Covid-19 ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat, terlebih masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Pemkab juga jangan terkesan anti kritik, kita semua harus saling memikirkan yang terbaik untuk KKR. Ada DPRD juga yang harus ikut serta berperan aktif memberikan solusi terbaik untuk kondisi KKR hari ini. Kalaulah memang semua yang dilakukan Pemkab sudah sesuai mekanisme, terus kenapa beberapa fraksi di DPRD kita mengkritik keras kebijakan Pemkab,” tutup Ismail. (*)

Pos terkait