SINTANG, KalbaSatu – Belum lama ini Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Amanat Nasional, Senen Maryono meminta Pemkab Sintang menjelaskan rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2021 sebesar Rp190,75 miliar.
Hal itu dilakukan saat rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi – fraksi di DPRD terhadap pidato Bupati Sintang mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tahun 2021.
“Berapa silpa DAK dan berapa Silpa DAU nya,” tanya Senen Maryono, Rabu 6 Juli 2022.
Lebih lanjut, Senen mempertanyakan, apakah silpa dari dana alokasi khusus masih dapat digunakan di anggaran tahun 2022, atau tidak?
Kemudian, tambah Senen, khusus silpa dana alokasi umum, berapa jumlah silpa bersihnya yang akan diprogramkan pada APBD perubahan 2022.
Baca juga: Bayi 19 Bulan Tenggelam Hingga 2 Hari Belum Ditemukan di Sintang
Tak hanya Senen, hal serupa juga ditanyakan Juru Bicara Faksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang, Maria Magdalena. Dirinya mempertanyakan besarnya silpa tahun 2021 yang meningkat sebesar 313 persen dibanding silpa tahun 2020.
“Kami sangat menyayangkan anggaran yang tidak terealisasi tersebut. Jika anggaran itu digunakan dengan baik, tentu dapat mengatasi kegawatdaruratan infrastruktur di Kabupaten Sintang,” ujarnya.
Begitu juga dari Fraksi Demokrat juga meminta Pemkab Sintang mengoptimalkan sumber -sumber pendapatan daerah, termasuk pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah.
Sementara, Bupati Sintang yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyebutkan, silpa tahun anggaran 2021 terdiri dari berbagai sumber, yaitu DAU, DAK, BOS, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dana tambahan pendanaan kelurahan, dana tambahan pendanaan P3K guru, dana insentif daerah dan dana bagi hasil pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Baca juga: IMM Sintang Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Banjir
Ia berujar penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, dapat dilakukan untuk menutup defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, mendanai gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat kebijakan pemerintah, mendanai program kegiatan atau sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya atau mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya akan ditingkatkan.
“Untuk silpa dari dana alokasi khusus (DAK) dapat dianggarkan Kembali sepanjang dana alokasi khusus tersebut sudah disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah Kabupaten Sintang,” pungkasnya.
