KALBAR SATU ID – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya perumusan program pembangunan yang adaptif dan berorientasi pada solusi berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia menyampaikan bahwa sebagai ibu kota provinsi, Pontianak memiliki potensi besar sekaligus tantangan yang perlu diatasi secara strategis.
“Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan yang matang,” ujar Edi ketika membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (25/3/2025).
Salah satu permasalahan yang sedang ditangani adalah keterbatasan lahan, termasuk untuk pemakaman. Pemkot Pontianak telah mengadakan pembebasan lahan untuk makam yang kini sedang dalam proses.
Dalam penyusunan program, Edi menekankan perlunya keselarasan persepsi agar kebijakan yang diambil dapat diterima masyarakat.
“Jika persepsi tidak sama, bisa muncul hambatan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pembangunan di Pontianak merujuk pada program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan upaya eliminasi tuberkulosis (zero TBC). Pemkot pun melakukan refocusing anggaran sesuai arahan pusat.
Edi menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat harus tetap dijaga.
“Kita ingin infrastruktur yang hebat, tapi masyarakat juga perlu fresh money agar daya beli tetap terjaga dan ekonomi tumbuh,” katanya.
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, hasil forum ini akan menjadi dasar dalam menentukan program prioritas tahun 2026 serta proyek multiyears. Salah satu proyek yang akan berlanjut adalah pembangunan waterfront dari Gang Kamboja hingga H. Mursyid, yang ditargetkan dapat mencapai batas kota di kedua sisi Sungai Kapuas.
“Forum ini menjadi forum strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan Pontianak yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
