Scroll untuk baca artikel
Daerah

Kerolin Minta inspektorat Persempit Peluang Korupsi di SKPD Landak

159
×

Kerolin Minta inspektorat Persempit Peluang Korupsi di SKPD Landak

Sebarkan artikel ini
Kerolin Minta inspektorat Persempit Peluang Korupsi di SKPD Landak
Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa

LANDAK, KALBAR SATU – Bupati Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa, mengingatkan inspektorat untuk mempersempit peluang korupsi di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mempersempit peluang korupsi di jajaran SKPD bisa dilakukan dengan rutin melakukan pembinaan dan pengawasan.

Advertiser
Banner Ads

“Seperti yang kita ketahui, peran aparat pengawasan intern pemerintah daerah (Inspektorat) sangat penting dalam mengawal visi misi kepala daerah. “

“Tidak untuk kegiatan pemda yang tidak bermanfaat, apalagi sampai untuk dikorupsi, karena pengawalan ini pun berarti semakin mempersempit ruang gerak untuk timbulnya tindak pidana korupsi,” kata Karolin di Ngabang, Sabtu.

Dikatakan Karolin, pengawasan dan pembinaan dari Inspektorat kepada SKPD jelas sangat penting karena anggaran pemerintah akan fokus tertuju untuk mencapai visi misi, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan sebagainya.

Berita Kalbar Lainnya: Pemkot Pontianak Terbitkan Surat Edaran Penerapan PPKM, Cek Waktu Pembatasannya

“Pembahasan ini juga yang menjadi perhatian dalam agenda Rakorwasin yang memfokuskan pada kebijakan pembinaan dan pengawasan, prioritas program pembangunan daerah, peningkatan tata kelola pemda melalui manajemen risiko dan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Gubernur kemarin,” tuturnya.

Untuk itu, Karolin meminta Inspektorat dapat lebih baik lagi menjalankan tugas dan peran sebagai pengawas internal pemerintah daerah, dan memastikan program pemerintah bermanfaat untuk masyarakat.

Mantan anggota DPR ini juga menambahkan, selain itu, kolaborasi pengawasan antara BPKP Perwakilan dan APIP Pemda, harus benar benar dapat memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan di daerah.

“Hal ini juga mampu mendorong diterapkannya mitigasi risiko-risiko seperti ketidakselarasan pembangunan nasional dengan daerah, ketimpangan sektoral di berbagai daerah, alokasi belanja yang tidak efektif dan efisien, dan sebagainya,” kata Karolin.

Berlangganan Udpate Terbaru di Telegram dan Google Berita