Lasarus Tak Terima Usulan dari Pemkab Peningkatan Jalan Sintang-Senaning

  • Whatsapp
Lasarus
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan pembangunan rumah susun (rusun) untuk mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat dimulai tahun ini. Pembangunan hanya tinggal menunggu pengumuman pemenang lelang yang saat ini tengah dalam proses.

SINTANG, KALBARSATU.ID – Baru-baru ini Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus mengaku dirinya tidak pernah menerima berkas usulan peningkatan status jalan Sintang-Senaning agar menjadi status jalan strategis nasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang.

Lasarus tidak tahu persis kenapa Pemkab Sintang tidak pernah mengusulkan. Padahal jika usulan itu diterimanya, Komisi V DPR-RI ini akan membantu Pemkab Sintang, agar usulan tersebut dapat segera disetujui oleh pemerintah pusat.

Bacaan Lainnya

Hal itu supaya pembangunan ruas jalan menuju perbatasan tersebut tidak membebani APBD Kabupaten Sintang.

“Kalau bisa, coba berkas pengajuan ke jalan nasional kasih ke saya. Saya juga tidak tahu kenapa pemda sintang belum pernah mendorong itu ke saya. Padahal saya ini ketua komisi, yang direct langsung ke mentri,” kata Lasarus.

Dirinya berharap, berkas usulan pengajuan kenaikan status jalan agar menjadi jalan nasional yang diusulkan ke pusat, juga disampaikan kepadanya, agar bisa terus dikawal di Komisi V DPR-RI.

“Kalau tidak naik statusnya, jangan harap APBN bisa full. Kalau hanya diskresi mentri, itu terbatas.”

“Harapan saya berkas usulan itu juga sampaikan ke saya, supaya kami bisa bahas dan mudah mudahan tahun ini kita naikan statusnya, tahun 2022 bisa full untuk dinggarkan secara rutin di APBN,” pintanya.

Berkas usulan itu dinilai penting oleh Lasarus sebagai pegangan Komisi V DPR-RI untuk membahasnya bersama dengan kementrian terkait di pusat.

“Saya sendiri belum pernah pemda ini bicara khusus ketemu saya soal jalan ini. Walaupun saya sendiri sering menyuarakan, tapi dokumen pengajuan dan seterusnya belum pernah jatuh ke tangan saya.”

“Kan kami DPR-RI harus nyambung juga, kalau saya ngomong tapi pemerintah daerah tidak mengajukan pasti pusat beranggapan beda,” jelasnya.#

Pos terkait

Tinggalkan Balasan