PONTIANAK, KALBAR SATU – Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar realisasi belanja APBN oleh Kementerian/Lembaga (K?L) di Kalbar hingga Mei 2022 Rp2.944 miliar atau sekitar 28,20 persen dari pagu belanja tahun 2022.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro mengatakan, Angka ini mengalami penurunan sebesar 4,46 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama (Mei 2021) yang disebabkan oleh realisasi belanja modal yang masih kecil, yaitu sebesar 11,44 persen.
“Penyebabnya antara lain karena masih dalam proses pengadaan atau pelelangan bagi K/L yang terdapat belanja modal,” ujar Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Jumat 1 Juli 2022.
Baca juga: Catatan BPS Kalbar: Inflasi 0,09 Persen Terjadi Pada Juni 2022
Lebih lanjut, dia menjelaskan, secara nominal, untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tertinggi terjadi di Pemprov Kalbar yakni Rp980,55 miliar dan terendah di Kabupaten Kayong Utara Rp262,70 miliar.
Sementara secara persentase salur dari total alokasi TKDD tertinggi adalah Kota Singkawang 42,51 persen dan terendah adalah Kabupaten Bengkayang 34,97 persen.
“Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait TKDD adalah pada realisasi Dana Desa dan DAK Fisik. Untuk Dana Desa Non BLT, pemda perlu memantau dan terus memantau agar seluruh desa sudah salur semua pada Juni 2022.”
“Sementara, untuk DAK Fisik, pemda perlu memperhatikan terkait realisasi yang masih cukup rendah Mei 2022, yaitu baru 2,91 persen di tiga kabupaten (Kubu Raya, Landak, Ketapang). Hal yang perlu diperhatikan adalah keterlambatan updating data e-Catalog yang menyebabkan terlambatnya proses pengadaan,” jelasnya.
Baca juga: KH Joko Supeno Mukti Ajak Kiyai NU Serius Kenalkan Budaya Pesantren di Kalbar
Kemudian, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional berdasarkan data per 17 Juni 2022, telah terealisasi untuk klaster kesehatan sebesar Rp419,42 miliar untuk 6.329 pasien di 32 rumah sakit.
Untuk klaster perlindungan sosial, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp137,02 miliar untuk 176.300 KPM, untuk Bansos Sembako sebesar Rp10,99 miliar untuk 54.986 KPM, dan BLT minyak goreng sebesar Rp32.68 miliar untuk 326.797 KPM.
“Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja yang bersumber dari APBN, belanja barang dan belanja modal agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga APBN mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga terciptanya dampak luas bagi perekonomian regional,” jelas dia.
Baca juga: Binda Kalbar Gelar Vaksinasi Covid-19 di 17 Titik Kabupaten Mempawah
Kemudian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar mencatat kinerja APBN terutama pendapatan pajak di Provinsi Kalbar sampai Mei 2022 mengalami tren positif dan hal itu sejalan dengan adanya perekonomian yang kian membaik.
“Dari berbagai indikator yang ada dan seiring ekonomi membaik, kinerja pendapatan APBN di Kalbar mengalami tren positif juga.”
Ini tentu menjadi harapan bersama terus mengalami tren positif,” Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Imik Eko Putro di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan penerimaan pajak masih tumbuh positif konsisten sejak Maret 2021.
Lalu, penerimaan sektoral kumulatif seluruh jenis usaha tumbuh positif dan sektor industri pengolahan masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang didorong oleh kenaikan harga komoditas sawit.
