KALBARSATU.ID – Untuk yang ketujuh kalinya Pemerintah Kabupaten Landak terus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Landak dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat.
Pencapaian yang diketahui secara daring tersebut disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat melalui rapat bersama Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat yang digelar secara virtual, Senin (29/06/20).
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Landak dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan hingga meraih opini WTP tersebut merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait informasi tersebut Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan terutama uang negara maka diperlukan kerja keras dalam pengelolaannya sehingga mendapatkan hasil yang baik.
“Untuk mengelola keuangan saat ini tidak gampang, karena semua itu diperlukan tanggungjawab yang besar terhadap uang negara yang dimulai dari perencanaan, pembelanjaan hingga laporan pertanggungjawaban semua itu perlu kita laksanakan dengan baik dan benar. Tetapi pada bulan ini kita dapat melihat hasil yang kita kerjakan selama ini, terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas apresiasi yang diberikan kepada Kami,” ungkap Bupati Landak.
Seperti diketahui bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Landak yang telah mampu mempertahankan opini WTP selama tujuh kali berturut-turut.
“Penghargaan tahun ini adalah yang ketujuh bagi kita Pemerintah Kabupaten Landak dan sejujurnya tidak mudah dalam mempertahankan opini tersebut apalagi tujuh kali berturut-turut,” ujarnya.
Namun Karolin juga mengatakan bahwa hal membuat Pemerintah Kabupaten Landak semakin menjadi termotivasi, karena untuk mempertahankan Opini WTP diperlukan kerja secara bersama-sama.
“Sejatinya meski kita sudah meraih opini ini berturut-turut sebanyak tujuh kali namun saya meminta kepada seluruh pihak terkait untuk terus bekerjasama dalam mengelola keuangan ini, karena ini uang negara maka kita harus kelola dengan sebaik-baiknya. Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik,” pinta Karolin.
Dalam masalah perencanaan, penyerapan anggaran hingga pelaporan tentu menjadi masalah tersendiri, tetapi Bupati Landak mengatakan bahwa semua masalah tersebut akan menjadi acuan dan pembelajaran dalam mengevaluasi serta meningkatkan kinerja kedepannya.
“Penghargaan ini juga tentunya akan kami jadikan sebagai tolak ukur dalam mengelola keuangan pada tahun berikutnya supaya memiliki tatakelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik,” jelas Karolin yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat.(*)
