PPKM Diperpanjang, Inilah 11 Instruksi Gubernur Kalbar Kepala Daerah

  • Whatsapp
Kalimantan Barat Keluar dari PPKM Level Empat
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji

PONTIANAK, KALBAR SATU – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengeluarkan surat Instruksi nomor 2572/Kesra/2021.

Instruksi guna menindaklanjuti intruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021 tentang PPKM Level 4, dan Inmendagri nomor 26 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1.

Bacaan Lainnya

Kemudian juga mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2021 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Hal itu sesuai Inmendagri Nomor 25 dan 26 tahun 2021 untuk Pengendalian, Penyebaran Covid-19 PPKM diperpanjang sejak 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021.

Mengacu atas Keputusan Mendagri, Kota Pontianak masuk kriteria PPKM Level 4, Kabupaten Kayong Utara masuk kriteria PPKM Level 2.

Baca Juga: PPKM Darurat Di Ubah Menjadi PPKM Level 1 Dan 4, Lihat Perbedaanya?

Baca Juga: PPKM Darurat Diubah Menjadi PPKM Level 1 Dan 4, Lihat Perbedaanya?

Sementara untuk Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Singkawang, Kubu Raya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang masuk kriteria PPKM Level 3 berdasarkan assesmen yang tetapkan oleh Kemenkes.

Terdapat 11 pon dalam surat intruksi Gubernur Kalbar yang diinstruksikan kepada Bupati/Walikota Se-Kalbar yang dikeluarkan sejak 26 Juli 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan diperlukan langkah-langkah cepat, fokus dan terpadu, untuk itu diinstruksikan kepada Bupati/Walikota di Kalbar untuk :

  1. Walikota Pontianak dalam menerapkan PPKM Berpedoman pada intruksi Memdagri nomor 25 tahun 2021.
  2. Bupati/Walikota selain yang dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam menerapkan PPKM berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
  3. Penerapan PPKM hendaknya mengacu pada level yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  4. Bupati/Walikota Selaku Ketua Satgas Covid-19 beserta Forkompimda hendaknya mengendalikan jajaran pelaksana di lapangan untuk bersikap humanis;
  5. Bupati/Walikota dapat menyesuaikan langkah yang diambil dengan situasi dan kondisi setempat sesuai level di tempatnya
  6. Satgas Covid 19 Provinsi dan Kabupaten/kota dapat melakukan percepatan Vaksinasi kepada masyarakat dengan menambah titik – titik lokasi vaksinasi dan jumlah penerima vaksin.
  7. Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota harus menjaga dan mengendaiikan ketersediaan oksigen dan obat-obatan, serta berkoordinasi dengan Satgas Pengendalian Ketersediaan Oksigen dan Obat-obatan Covid-19 Provinsi Kalimantan Barat.
  8. Memastikan penderita Cauid-l9 yang melaksanakan isolasi mandiri mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan.
  9. Bagi penderita Covid-19 dengan CT rendah/bergejala ringan harus diisolasi di tempat-tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota maupun provinsi.
  10. Untuk ha1-hal mendesak, Kabupaten/kota dapat menyiapkan Rumah Sakit Lapangan dan tempat-tempat isolasi mandiri.
  11. Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan