UPB Pontianak Didorong Jadi Pusat Penguatan HAM

UPB Pontianak Didorong Jadi Pusat Penguatan HAM
UPB Pontianak Didorong Jadi Pusat Penguatan HAM. Foto/istimewa.

KALBAR SATU ID – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, membuka Sabtu pagi, 15 November 2025 di Kampus Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak dengan satu pesan kuat.

Generasi muda adalah simpul masa depan HAM Indonesia. Di hadapan ratusan mahasiswa lintas kampus, ia menempatkan mahasiswa, terutama generasi Z, sebagai kelompok paling strategis di tengah arus digital kian deras.

Bacaan Lainnya

“Mahasiswa itu kunci untuk penguatan hak asasi manusia. Mereka sangat vital sebagai pengguna media sosial,” kata Wamen HAM Mugiyanto.

“Kami ingin mahasiswa menjadi spokesperson terkait HAM, keberagaman, toleransi, dan hal-hal yang baik, termasuk kemampuan berpikir kritis,” dia menambahkan.

Kutipan itu menjadi titik tekan kuliah umum yang berlangsung hangat dan interaktif.

Dalam paparannya, Wamen HAM Mugiyanto memotret pola digital Gen Z sebagai peluang. Ruang maya, menurutnya, bukan hanya arena ekspresi, melainkan ruang penyebaran nilai.

Di situlah ia menempatkan mahasiswa sebagai penggerak wacana yang mampu menantang narasi intoleransi sekaligus menanamkan keberagaman.

Asa Suara Kampus

Wamen HAM Mugiyanto juga menyinggung kedekatannya dengan UPB Pontianak. Di matanya, kampus yang dikenal aktif berdiskusi isu sosial ini memiliki daya hidup akademik yang kuat.

Banyak mahasiswanya terlibat dalam kegiatan riset, advokasi, hingga forum-forum HAM.

“UPB ini hidup, dinamis, dan punya energi mahasiswa yang kuat,” ujar Wamen HAM Mugiyanto.

Karena itu, ia berharap kampus dapat menjadi pusat pemikiran yang memperluas cakupan isu HAM.

Peran pimpinan kampus dianggap penting untuk memastikan nilai-nilai ini menembus ruang kelas, organisasi mahasiswa, hingga kegiatan pengabdian masyarakat.

Di bagian akhir kuliah umum, Wamen HAM Mugiyanto menyampaikan rencana Kementerian HAM untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan UPB Pontianak.

Kerja sama itu mencakup penyusunan usulan kebijakan tentang masyarakat adat serta penguatan regulasi HAM yang lebih berpihak pada kelompok rentan.

UPB Pontianak dinilainya memiliki “kapasitas akademik yang solid”, terutama Fakultas Hukum yang selama ini aktif menyumbang kajian kebijakan.

Selain itu, posisi Rektor UPB Pontianak Dr. Purwanto sebagai Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kalbar membuat kampus ini dinilai strategis untuk mendorong kolaborasi lintas kampus di wilayah tersebut.

“Kami ingin bekerja sama dengan erat untuk melakukan penguatan HAM di Indonesia melalui kampus,” tegas Wamen HAM Mugiyanto sebelum menutup kuliah umum.

Melalui pesan yang ringkas namun tajam, kuliah umum itu mengingatkan kembali bahwa ruang digital membutuhkan juru bicara baru, mahasiswa peka, kritis, dan berani menjaga nilai kemanusiaan.

Ikuti GOOGLE NEWS atau Join Channel TELEGRAM

Pos terkait

Tinggalkan Balasan