KALBAR SATU ID – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Abdul Haris, mengungkapkan Pilkada Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.
“Belom pernah ada di tahun yang bersamaan kita menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara bersamaan,” kata Haris saat menjadi Narasumber dalam kegiatan KasTalk Kalbar Satu
Dia menambahkan, di tahun 2024 ini khususnya masyarakat Kota Pontianak akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Untuk tahapan pemungutan dan perhitungan suara itu akan di selenggarakan pada tanggal 27 November 2024,” tambahnya.
Baca juga: Abdul Haris KPU Kota Pontianak Sebut Pilkada 2024 Sejarah Baru
Menurut Haris, KPU sebagai lembaga yang di mandatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 jika melihat dinamika yang ada memang luar luar biasa.
Setelah dinamika pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang semula syarat dukungan pasangan calon untuk mengusung Gubernur, Bupati, dan Wali Kota itu 20% di parlemen tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi mendekati hari pendaftaran yang merubah peta perpolitikan di daerah masing-masing.
“Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat juga mendapatkan imbasnya. Bisa kita lihat dari banyaknya partisipasi dari partai politik yang ada,” jelasnya.
Dikatakannya, walaupun pada saat penerimaan pendaftaraan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak hanya menerima dua pendaftar, tapi putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada hari-hari pendaftaran juga menimbulkan dinamika yang ada.
“Sejauh ini sejak pendaftaran ditutup KPU Kota Pontianak telah memasuki tahapan verifikasi dokumen persyaratan calon pertama ada pasangan calon Mulyadi dan Harti Hatijah dan pasangan selanjutnya Edi kamtono dan Bahasan,” tutur Haris.
Sementara strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada di Pilkada 2024 di Kota Pontianak, Abdul Haris menegaskan akan membuat inovasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satunya disebutkan, KPU Kota Pontianak menggencarkan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat Kota Pontianak melalui strategi gebyar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak.
“Gebyar ini sengaja kami desain tidak hanya di wilayah level Kota Pontianak, tetapi juga ada di level Kecamatan yang di selenggarakan oleh penyelenggara kecamatan (PPK) dan Gebyar di tingkat Kelurahan (PPS). Ada 29 Kelurahan ini sampai hari H pemungutan dan perhitungan suara nanti akan secara estafet menyelenggarakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan dalam Pilkada 2024,” tegasnya.
