KALBAR SATU, KUBU RAYA – Debat Kandidat pertama yang digelar oleh KPU Provinsi Kalbar berlansung di Hotel Qubu Resort, Rabu (23/10/2024).
Saat pertanyaan diajukan kepada paslon Calon Gubernur 1 (satu) Sutarmidji terkait dengan mengingat kewenangan terbatas yang dimiliki pemerintah provinsi, langkah konkrit anda ambil untuk mendorong kerjasama pemerintah pusat dan sektor swasta dalam upaya hilirisasi dan pengembangan industri di Kalbar.
“Pertama kita mempermuda perijinan, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang baik untuk hilirisasi itu,” ujar Midji yang juga Walikota Pontianak 2 Periode itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: Sutarmidji Kembalikan Berkas Bacagub Kalbar ke PDI Perjuangan
Ketika Sumber Daya Manusianya tidak mumpuni, lanjut Sutarmidji, maka para investor akan berpikir untuk menginvestasikan kepada daerah..
“Nah, kemudian kita melihat desa-desa yang ada industrial termasuk status desa harus diperhatikan. Kalau status desanya sangat tertinggal, desa tertinggal akan menjadi pertimbangan investor,” lanjutnyn.
Dikatakan Midji, Sehingga desa-desa itu harus menjadi desa mandiri. Ketika desa mandiri itu terbentuk, maka di situ ada sumber daya manusia, ada sarana prasana yang menunjang investasi itu.
“Kemudian kita juga mendorong kerjasama proses perijinan pusat dengan daerah harus linier. Jangan sampai dimudahkan di provinsi, tapi di pusat lama,” jelasnya.
Sutarmidji juga menyinggung adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dinilai 100 oleh KPK.
“Artinya, PTSP kita itu sangat baik dalam pelayanan perijinan. Tetapi begitu sampai di pusat lambat lagi. Seperti yang tadi yang disampaikan olen calon nomor urut 2, tentang WPR. WPR itu bukan kewenangan pada provinsi, Pemprov hanya memfasilitasi untuk ESDM,” paparnya.
Seperti keluarnya 3 di Ketapang dan 3 di Kapuas Hulu urusannya itu bertahun-tahun tiga sampai empat tahun.
“Ini yang harus kita berantas, sehingga investasi mudah masuk di Kalimantan Barat,” tutup Midji.
