KALBAR SATU ID – Dalam sebuah narasi video yang beredar di media sosial Youtube, Edy Mulyadi bahas mengenai Ibu Kota Negara (IKN) yang dinilai telah menghina masyarakat Kalimantan.
Dalam video yang beredar pada 19 Januari 2022 melalui Channel Mimbar Tube tersebut disebutkan bahwa Edy Mulyadi adalah Calon Legistatif dari PKS.
Dalam video, Edy diduga mengatakan bahwasannya Kalimantan adalah tempat jin membuang anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bisa memahami gak, ini ada tempat elit punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” seperti kutipan dalam video yang viral itu.
Edy juga mengatakan jika pasar IKN baru adalah kuntilanak dan genderuwo, untuk apa membangun di sana.
Baca juga: Jelang Konferda, Sejumlah Nama Calon Ketua PA GMNI Kalbar Klaim Dukungan
Baca juga: DPC GMNI Manokwari Beralih Haluan ke Barisan Arjuna-Dendy, Ada Apa?
“Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain bangun di sana,” lanjut kutipan video.
Menanggapi video tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat Anselmus Ersandy Santoso mengatakan bahwa pernyataan tersebut telah melukai dan mencederai perasaan masyarakat Kalimantan.
“Pernyataan Edy Mulyadi dkk yang mengatakan bahwa Kalimantan tempat jin buang anak, pasar kuntilanak dan genderuwo serta banyak monyetnya tersebut jelas adalah penghinaan dan sangat melukai serta mencederai perasaan masyarakat Kalimantan,” ujarnya.
Pria yang akrab dipanggil Ersandy tersebut mengatakan bahwa statement Edy Mulyadi tidak nasionalis dan tidak mencerminkan intelektualitas.
Baca juga: PA GMNI Apresiasi Penanganan Banjir di Kalbar
Baca juga: GMNI Kalbar dan DPC Sintang Buat Posko Bantuan Korban Banjir
“Kalimat yang dilontarkan sangat menunjukkan sikap yang tidak nasionalis karena menghina memojokkan masyarakat Kalimantan dan itu sangat tidak beretika dan tidak mencerminkan intelektualitas,” tegas Ersandy..
Ia juga mengatakan bahwa mungkin ini adalah bentuk kritik dan oposisi ketidaksepakatan atas rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, namun sebagai oposisi tidak perlu menghina masyarakat.
Demi menjaga nasionalisme dan perasaan masyarakat Kalimantan pada umumnya, DPD GMNI Kalimantan Barat minta Polri untuk bertindak tegas dalam kasus ini.
“Kami minta dengan hormat kepada Kepolisian untuk bertindak dengan tegas dalam kasus ini, demi mencegah terjadinya perpecahan, menjaga nasionalisme dan perasaan masyarakat Kalimantan,” jelas Ersandy.
