KALBAR SATU ID – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya. Hal itu disampaikan Bupati Sujiwo seusai mengikuti kegiatan Musrenbang RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda Kantor Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (5/5/2025).
“Saya ingin tegaskan bahwa sinergisitas antara program-program kabupaten dan provinsi itu menjadi suatu keharusan. Maka, setiap saat saya selalu berkomunikasi dengan Bapak Gubernur dalam rangka kita menyinergikan beberapa program. Karena saya mempunyai prinsip bahwa percepatan pembangunan Kabupaten Kubu Raya harus mendapat topangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, selain dari APBD sendiri. Termasuk kita berharap juga dari pihak ketiga apakah itu berupa CSR maupun yang sifatnya bantuan-bantuan lainnya,” kata Sujiwo.
Berkaitan dengan Musrenbang Provinsi Kalimantan Barat, Sujiwo memaparkan ada beberapa pembangunan yang akan disinergikan dengan provinsi. Pertama, pengajuan alih status jalan yakni jalan kabupaten yang akan dialihstatuskan menjadi jalan provinsi. Yaitu ruas jalan Sungai Raya Dalam-Punggur-Raya Kakap. Kemudian ruas jalan Mega Timur-Kuala Mandor B sampai Sungai Enau berbatasan Kabupaten Landak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mengapa dua ruas jalan ini kami usulkan? Pertama, memang antara kota dan kota lain, kabupaten dengan kabupaten lain, atau kota dengan kabupaten lain idealnya diserahkan kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Sujiwo juga mengusulkan pembangunan Jembatan Makam Kubu kepada pemerintah provinsi. Di kesempatan yang sama dirinya menyampaikan apresiasi atas komitmen bantuan provinsi untuk pembangunan Masjid Agung Kubu Raya senilai sekitar Rp10 miliar.
“Kita mohon dengan segala hormat supaya provinsi bisa membangun jembatan tersebut. Kami sangat mengharapkan dukungan keuangan dari pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ucapnya.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Ia menerangkan secara geografis Kalimantan Barat merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia dengan garis batas negara terpanjang yang membentang sejauh 966 km.
“Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Ria Norsan.
Lebih lanjut Norsan menyoroti kemajuan signifikan Kalimantan Barat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah berhasil naik dari zona sedang ke zona tinggi. Selain itu, pertumbuhan IPM-nya menjadi yang tertinggi se-Kalimantan pada tahun 2024.
“Ini bukti bahwa dengan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kita mampu naik peringkat dari posisi kelima menuju posisi ketiga di regional Kalimantan,” katanya.
Lebih jauh Norsan memaparkan pembangunan Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, dia mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk menyinergikan rencana pembangunan daerah dengan visi provinsi dan nasional demi pembangunan yang terpadu dan tepat sasaran.
“Kami memahami keterbatasan fiskal masing-masing daerah. Namun, pembangunan sejati adalah kolaboratif. Hanya dengan bersatu kita dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
