KALBAR SATU ID, KETAPANG – Pasangan Thomas Aleksander-Uti Royden Top semakin menunjukkan keseriusannya untuk maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Ketapang. Bukti keseriusan tersebut ditunjukkan keduanya dengan menyerahkan berkas pendaftaran ke dua parpol sekaligus, yakni PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pada Rabu, 16 April 2024. Beberapa hari lalu, pasangan yang menamai diri mereka sebagai pasangan TATOP ini juga sudah mengambil formulir pendaftaran ke dua parpol tersebut.
Setelah resmi mendaftar, Thomas Aleksander mengaku yakin akan diusung oleh kedua parpol tersebut. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar itu yakin karena merasa TATOP merupakan pasangan yang paling siap untuk maju sebagai kandidat kepala daerah di Pilkada Ketapang.
Baca juga: Punya Jagoan Internal, PDI-P Tetap Buka Peluang Usung Calon Lain di Pilgub Kalbar
“Yakin (diusung) kita Pak. Saya kan sudah ngomong dengan Ketua DPD (PDI Perjuangan Kalbar). Nanti kita ngomong ke DPP. Yakin menang kita. Jangankan tiga pasang, dua pun kita tempur karena kita ini jelas maju untuk menang. Makanya kita bawa calon wakil (bupati), kita siapkan visi misi, dan strategi tempur pun sudah kita siapkan,” ucapnya usai mengembalikan berkas Bacabup dan Bacawabup di Kantor DPC Partai Demokrat dan DPC PDI Perjuangan Ketapang, Rabu (16/4/2024).
Thomas Aleksander menyatakan tujuannya berkontestasi bersama Uti Royden Top di Pilkada Ketapang ialah untuk mengabdi kepada rakyat dan daerah. Jika kelak terpilih, pasangan yang mengusung slogan “Ketapang Hebat” ini berkomitmen untuk melakukan perbaikan di berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemerintahan.
Baca juga: PDI Perjuangan Kalbar Buka Penjaringan Cagub-Cawagub: Kader & Non Kader Boleh Daftar
“Kami bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, keluarga, tapi berjuang untuk kepentingan rakyat yang selama ini belum mendapatkan porsi yang cukup. Pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya, itu harus kita bangun bersama. SDM juga perlu ditingkatkan, reformasi birokrasi dan pemerintahan. Jangan kita tempatkan orang yang tak jelas di pemerintahan itu,” pungkasnya.
