OPINI, KALBARSATU.ID — Beberapa hari terakhir ini, perpolitikan di Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya isu yang dimulai dengan pernyataan ketua umum partai demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam konferensi persnya, beliau mengatakan bahwa ada 5 oknum yang merencanakan kudeta parta demokrat. Hal ini tentu menjadi polemik di media sosial dan tentunya mengundang banyak sudut pandang.
Dalam hal ini, saya menilai tindakan tersebut bukanlah hal yang bijak, dimana pemimpin sebuah partai harusnya bisa menyelesaikan masalah partai secara internal. Apalagi yang di tuduh adalah kepala staff kepresidenan, Moeldoko dan beberapa senior partai demokrat lainnya.
Pertama, mari kita lihat dulu rekam jejak partai demokrat di beberapa pemilu terakhir. Dimulai dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%).
Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat merosot drastis dari posisi pertama pada 2009, menjadi posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Pada Pemilu 2019, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menurun dari posisi keempat pada 2014, menjadi posisi ketujuh dari 9 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional (10.876.507).
Melihat dari data itu dapat disimpulkan bahwa suara partai demokrat semakin tahun secara signifikan menurun. Ini tentu menjadi tanda tanya penting, apa yang salah dengan partai demokrat. Apakah dari kadernya, atau juga dari kepemimpinannya?.
Terkait dengan isu yang disebut-sebut sebagai “Kudeta” menurut saya bukanlah sebuah kudeta, namun bentuknya KLB. KLB (Kongres Luar Biasa) adalah suatu langkah yang diambil oleh partai untuk memilih pemimpin baru, dan itu sudah di atur di dalam AD/ART.
Sementara kudeta adalah pengambilalihan kekuasaan secara ilegal, bahkan biasanya menggunakan kekerasan seperti yang terjadi di negara Myanmar saat ini. dari pengertian itu, sebenarnya terjadi lebih kepada KLB yang didasarkan atas keresahan senior-senior partai yang menilai dan mengamati partai demokrat yang semakin tahun seolah-olah semakin menurun.
Untuk pak Agus Harimurti Yudhoyono, selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengharapkan untuk mengambil langkah yang lebih bijak lagi. Ini isu internal, bagaimana mungkin malah sampai mengirimkan surat kepada presiden? Apa hubungannya? Presiden sudah punya tanggungjawab yang lebih besar dan berat termasuk menangani pandemi Covid 19. Beliau sedang berjuang untuk mengatasi masalah tersebut dan mengangkat ekonomi Indonesia supaya tetap stabil. Ini isu internal partai, harusnya diselesaikan secara internal.
Oleh: Aldi Mayung Sera (Kabid Penelitian dan Pengembangan Isu Politik Himapol Untan)
