AMAN Kalbar Minta Ranperda PPMHA Segera Disahkan

  • Whatsapp
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalbar (AMAN Kalbar) menggelar pertemuan untuk membicarakan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Pertemuan tersebut dilaksanakan di Khatulistiwa Ballroom – Transera Hotel Pontianak, Senin (15/02/2021), mulai pukul 08.00 pagi tadi.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalbar (AMAN Kalbar) menggelar pertemuan untuk membicarakan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA). Pertemuan tersebut dilaksanakan di Khatulistiwa Ballroom – Transera Hotel Pontianak, Senin (15/02/2021), mulai pukul 08.00 pagi tadi.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalbar (AMAN Kalbar) menggelar pertemuan untuk membicarakan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).

Bacaan Lainnya

PONTIANAK, KALBARSATU.ID — Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalbar (AMAN Kalbar) menggelar pertemuan untuk membicarakan AMAN Kalbar Minta Ranperda PPMHA Segera Disahkan.

Pertemuan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) tersebut dilaksanakan di Khatulistiwa Ballroom – Transera Hotel Pontianak, Senin (15/02/2021), mulai pukul 08.00 pagi tadi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Dewan AMAN Kalbar Stefanus Masiun mengatakan harapannya agar Ranperda PPMHA segera disahkan agar masyarakat adat bisa mendapatkan haknya secara utuh.

“Saat ini sudah ada 8 Kabupaten memiliki Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di  Kalimantan Barat, dan kita masih memperjuangkan hingga ke tingkat provinsi.”

“Ini adalah upaya CSO dan kita bersama. Dengan adanya pengesahan Perda PPMHA, kita berharap masyarakat adat bisa menikmati hak – haknya secara utuh,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Martinus Sudarno menjelaskan bahwa ada berbagai tantangan yang muncul sehingga Raperda tersebut belum disahkan, salah satunya adalah terkendala di DPRD.

“Raperda Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat telah dirubah menjadi Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat. Namun sampai saat ini belum juga disahkan.”

“Perkembangannya masih melalui banyak tantangan, salah satunya masih terkendala di DPRD,” ujar Sudarno.

Sebelumnya, di tingkat provinsi, Ranperda PPMHA sebenarnya sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sejak pada tahun 2012.

Namun sayangnya hingga saat ini Ranperda tersebut belum terealisasi karena belum adanya kesepakatan dari semua fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat kala itu, meskipun telah beberapa kali dibahas oleh Panitia Khusus di DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Pentingnya posisi Ranperda PPMHA  di tingkat provinsi ini adalah sebagai sebuah instrumen yang akan mengatur penetapan masyarakat hukum adat. #

Pos terkait

Tinggalkan Balasan