Bakal Dilantik, GMNI Pontianak Ingatkan Bupati Terpilih di 7 Kabupaten Kalbar
PONTIANAK, KALBARSATU.ID — Provinsi Kalimantan barat (Kalbar) telah Melawati pesta demokrasi serentak pada tahun 2020 kemarin. Terdapat 7 kabupaten di Kalbar yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak.
Ketujuh Kabupaten itu yaitu adalah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Tentunya tidak lama lagi bupati dan wakil bupati terpilih masing-masing daerah bakal dilantik.
“Tentu kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat sedikit berbahagia dimana pemilihan serentak tersebut dilewati dengan aman dan tentram tanpa ada hal yang tidak di inginkan terjadi dilingkungan masyarakat,” sebut Wakabid politik, hukum dan HAM, DPC GMNI Pontianak, Gregorius Kabuta, Selasa 23 Februari 2021.
Kendati demikian, Gregorius Kabuta mengatakan, tentunya masing-masing calon sebelum terpilih menyampaikan visi–misi sekaligus progam–program unggulan yang ditawarkan kepada rakyat melalui sosialisasi yang dilakukan baik melalui pertemuan lansung maupun dialog yang dilakukan serta melalui tim tim suksesnya.
“Adapun yang menjadi harapan besar dari para pemilih khususnya masyarakat adalah terwujud nya pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan dapat diwujudkan,” harapnya.
Gregorius Kabuta mengajak kepada semua pihak agar bersama–sama mengawal bupati dan wakil bupati yang terpilih baik dari kebijakan publik yang dilakukan maupun dengan pengunaan anggaran nanti.
“Harapan kami sebagai generasi mineal kepada para pemimpin pemimpin yang terpilih bijak lah mengunakan anggaran dan mesti tepat sasaran supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya lagi.
Dirinya juga mengusulkan agar para pemimpin daerah yang terpilih tersebut membuat program kebijakan khususnya bagaimana memberikan ruang kepada sarjana muda asal daerah dan dapat bersama sama dengan pemerintah daerah membangun daerah.
“Hal ini juga sebagai langkah mengurangi sarjana muda yang masih menganggur. Karena permasalahan kita ditingkat masyarakat adalah lapangan kerja, artinya tidak hanya itu konflik masyarakat dengan pihak pihak dengan perusahaan mesti harus diselesaikan,” sebutnya.
“Makanya di samping itu, sebagai pemimpin harus lah menjadi fasilitator dalam menyelesaikan konflik tersebut,” tambahnya.
Dirinya juga mempertegas bahwa apapun jenis perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kalbar mesti bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah investasi. #
