Terkini

Geruduk Kejati Kalbar, Puluhan Orang Tanyakan Progres dugaan Korupsi Bantuan Covid-19

×

Geruduk Kejati Kalbar, Puluhan Orang Tanyakan Progres dugaan Korupsi Bantuan Covid-19

Sebarkan artikel ini
Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tunggi Kalimantan Barat, Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin 21 Desember 2020.

KALBARSATU.ID — Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tunggi Kalimantan Barat,  Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin 21 Desember 2020.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat Menggugat dan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai untuk mengawal dugaan kasus korupsi oleh oknum BPTN Kalbar,” kata Koordinasi Aksi, Gregorius Khabuta saat berorasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Advertiser
Image
Banner Ads

Adapun, lanjut dia, yang menjadi poin petisi kami adalah mempertanyakan kejelasan penanganan dugaan kasus korupsi bantuan sosial terdampak Covid 19 yang dilakukan oleh oknum BPTD Kalbar.

“Meminta agar aparat penegak hukum transpatansi dan professional dalam penanganan dugaan kasus korupsi bantuan sosial terdampak Covid 19 yang dilakukan oleh oknum BPTD Kalbar,” pintanya.

Mereka juga mendesak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat agar segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi bantuan sosial terdampak Covid-19 yang dilakukan oleh oknum BPTD Kalbar.

“Kasus ini harus diusut sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.

Pihaknya juga mendukung Institusi dan aparat Penegak Hukum agar mengusut tuntas kasus korupsi di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat.

Sebelumnya diberitakan bahwa Penyaluran paket bahan pokok kepada warga terdampak pandemi Covid-19 di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, diduga dikorupsi.

Sebagaimana diketahui, penyaluran bantuan itu melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 177 juta.

“Saat ini kami tengah menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 177 juta,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jaya Kesuma, Selasa (26/5/2020).##

Menyalinkode AMP