JATIM, KALBAR SATU – Jelang Ramadhan dan arus mudik pada Idulfitri tahun 2021, Komisi V DPR RI memantau langsung kegiatan pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, melalui kunjungan ini Komisi V DPR RI ingin melihat kondisi riil pelaksanaan kegiatan perjalanan orang melalui transportasi udara ini, termasuk penerapan protokol kesehatan untuk fasilitas pendukung di masa pandemi Covid-19.
Lasarus juga meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan malalui Otoritas Bandara Juanda agar lebih meningkatkan fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara demi meningkatkan penyelenggaraan angkutan orang yang aman, lancar dan selamat.
BACA KUMPULAN Ucapan Selamat Ramadhan atau Marhaban Ya Ramadhan 1442 H/April 2021
“Dalam rapat-rapat pengawasan dengan Kemenhub, termasuk Ditjen Perhubungan Udara, Komisi V DPR RI telah menyampaikan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, melambatnya investasi, meningkatnya angka kemiskinan dan meluasnya pengangguran akibat berkurangnya lapangan kerja,” kata, Lasarus dalam pertemuan di Bandara Juanda, Sidoarjo, Sabtu (3/4/2021).
Selain itu, Komisi V ingin mendengar penjelasan upaya penyelesaian dari permasalahan di Laporan Hasil Pemeriksaan I BPK RI Tahun 2020 Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.
Disebutkan per 31 Desember 2019 Kantor Otban III masih mencatat nilai tanah yang digunakan untuk meletakkan peralatan bandara berupa approach light, namun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum mengungkapkan adanya sengketa atas tanah tersebut, padahal telah dimenangkan pihak pengguggat di Mahkamah Agung.
Terkait anggaran, Komisi V dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah sepakat bahwa Kementerian Perhubungan dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan TA 2021.
Hal ini untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program/kegiatan padat karya, sebagaimana rapat kerja pada 25 Januari lalu. Hal tersebut semata-mata ditujukan guna memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
“Oleh karena itu, skema percepatan pencapaian target kegiatan pembangunan di bidang transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini,” pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Perlu diingat, faktor kesehatan menjadi panglima utama dalam penyelenggaraan transportasi pada masa pandemi. Sesuai dengan Surat Edaran 19 tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi, maka protokol kesehatan harus dilakukan pemantauan yang ketat di bandara.
Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kemenhub Dadun Kohar, Direktur Operasional Angkasa Pura I Wendo Asrul Rose, Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Agus Wahyu Rahardjo, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Abdul Haris Achadi, serta jajaran mitra kerja terkait lainnya.
Turut hadir, Anggota Komisi V DPR RI Irmadi Lubis dan Herson Mayulu dari F-PDIP), Hamka B. Kady dan Tubagus Haerul Jaman dari F-Golkar, Sumail (F-Gerindra), Robert Rouw (F-NasDem), Lasmi Indaryani dan Ishak Meki dari F-Demokrat, Ruslan M. Daud dan Sukamto dari F-PKB, Suryadi Jaya Purnama (F-PKS), Athari Ghauti Ardi dan Sungkono (F-PAN). #
