LINK DOWNLOAD TWIBBON Hari Bhayangkara 2021: Sejarah Polri dan Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara

  • Whatsapp
LINK DOWNLOAD TWIBBON Hari Bhayangkara 2021, Catat Sejarah Polri dan Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara
LINK DOWNLOAD TWIBBON Hari Bhayangkara 2021, Catat Sejarah Polri dan Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara

KALBAR SATU – Di sini terdapat link download twibbon Hari Bhayangkara 2021. Selain itu juga terdapat info sejarah Polri dan Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara.

Perlu diketahui, bahwa 1 Juli bukan berarti hari terbentuknya Polri. Hal itu terkait tanggal dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1946.

Bacaan Lainnya

Dengan adanya peraturan tersebut menyatukan kepolisian yang semula terpisah sebagai kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional.

Pada setiap tanggal 1 Juli inilah setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Dan pada Tahun 2021 ini adalah peringatan HUT ke-75 Bhayangkara.

Tujuannya terbentuknya Polri adalah mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Setelah ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian bertanggung jawab secara langsung pada pimpinan tertinggi negara.

Baca Juga: Kapolresta Bersama Ketua Bhayangkara Pontianak Sambangi Korban Puting Beliung

Berikut Sejarah Polri

Melansir dari laman resmi Polri, pada zaman Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Berlanjut pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung).

Pada masa Hindia-Belanda, terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Namun, pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie.

Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Lalu, saat masa pendudukan Jepang, wilayah kepolisian Indonesia terbagi dalam beberapa wilayah.

Terbagi menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Berbeda dari zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia.

Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyu-Gun.

Sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia.

Hal itu sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang.

Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).

Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Sejak terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.

LINK Download Twibbon Hari  Bhayangkara ke -75”

1 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

2 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

3 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

4 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

5 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

6 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

7 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

8 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

9 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

10 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

11 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

12 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

13 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

14 HUT Bhayangkara >>> KLIK LINK

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

2 Komentar