KALBAR SATU ID, TERKINI – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Kalimantan Barat mengecam keras tayangan salah satu program di stasiun televisi Trans7 yang dinilai melecehkan martabat Kiai sepuh dan merendahkan nilai-nilai luhur pesantren.
Tayangan tersebut memicu kekecewaan dan kemarahan publik, terutama dari kalangan santri, alumni pesantren, dan tokoh agama di berbagai daerah.
Dalam tayangan itu, sejumlah segmen menampilkan candaan yang dianggap tidak pantas dan menyinggung sosok kiai serta tradisi pesantren.
Ironisnya, hal ini terjadi hanya sepekan menjelang peringatan Hari Santri Nasional momentum dimana bangsa Indonesia seharusnya memberi penghormatan kepada santri dan ulama yang telah berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan serta pembentukan karakter bangsa.
Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, yang juga merupakan Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Barat, menilai bahwa peristiwa ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Ia menegaskan bahwa meskipun pihak Trans7 telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, kesalahan dalam tayangan tersebut tidak bisa dianggap selesai dengan permintaan maaf semata.
Baca Juga : Kritik Pedas KH Ma’ruf Khozin: Etika Jurnalistik Telah Mati, Serukan Boikot Stasiun TV
“Dalam dunia penyiaran, setiap program yang tayang di televisi sudah melalui beberapa tahap penyaringan dan sensor. Artinya, jika tayangan yang merendahkan marwah kiai dan pesantren bisa lolos ke publik, ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi kegagalan sistem kontrol di internal lembaga penyiaran,” tegas Mulyadi di Pontianak, Senin (14/10).
Ia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak Trans7.
Menurutnya, KPI harus lebih tegas dan jeli dalam mengawasi setiap konten siaran televisi agar tidak ada lagi tayangan yang melukai perasaan umat dan merusak nilai-nilai moral bangsa.
“Kami menghargai langkah Trans7 yang sudah meminta maaf, tapi KPI tidak boleh berhenti di situ. Lembaga penyiaran punya tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga harmoni masyarakat serta menghormati nilai-nilai agama dan budaya,” lanjutnya.
Lebih jauh, Mulyadi juga mengingatkan seluruh media massa baik televisi, radio, maupun platform digital untuk lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang bersinggungan dengan nilai keagamaan dan tradisi pesantren. Ia menegaskan, media memiliki peran besar dalam membentuk persepsi publik dan menjaga moralitas bangsa.
“Media bukan sekadar sarana hiburan, tapi ruang pendidikan publik. Jangan karena mengejar rating, lalu mengorbankan kehormatan tokoh agama dan marwah pesantren. Media harus beradab, beretika, dan memahami konteks sosial budaya masyarakat,” tambahnya.
Sebagai partai yang berakar kuat dari tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU), PKB merasa terpanggil untuk membela martabat kiai dan dunia pesantren. Menurut Mulyadi, penghinaan terhadap kiai sama saja dengan merendahkan sumber ilmu, moral, dan spiritual bangsa.
“Ironi besar, menjelang Hari Santri Nasional saat kita seharusnya meneladani perjuangan para ulama dan santri justru muncul tayangan yang menodai kehormatan mereka. Ini tamparan keras bagi dunia penyiaran yang seharusnya berfungsi mencerdaskan, bukan menistakan,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kalbar itu.
DPW PKB Kalbar berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi dunia media di Indonesia agar lebih sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan. Bagi PKB, menjaga marwah pesantren dan kiai berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia yang religius, beretika, dan berkeadaban.
DPW PKB Kalbar berharap kejadian ini menjadi refleksi nasional bagi dunia media, agar lebih selektif dan sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan. Bagi PKB, menjaga marwah kiai dan pesantren berarti menjaga akar moral bangsa itu sendiri.
