JAKARTA, KALBAR SATU – Disampaikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri bahwa kini Iuran BPJS kelas 1, 2 dan 3 dinilai tidak relevan.
Itulah alasan penerapan kelas standar yang akan diujicobakan pada bulan depan.
“Iuran tentunya sudah tidak relevan apabila dikaitkan dengan Kelas 1, 2, dan 3, karena tidak akan lagi ada Kelas 1, 2, dan 3,” kata Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Asih Eka Putri Selasa (21/6/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut dikatakannya, PJSS Kesehatan Kelas Standar bakal diberlakukan pada 18 rumah sakit vertikal. Selanjutnya secara bertahap akan diperluas pada rumah sakit lainnya.
Baca juga: Berbagi Info Pencarian BSU Karyawan Bulan Mei Tanggal Berapa? Cek Rekening BLT BPJS Ketenagakerjaan 1 Juta Kapan Cair
Dijelaskan Asih, peserta BPJS Kesehatan yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar iuran lebih besar dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah.
Artinya, formula besaran iuran untuk BPJS Kelas Standar ini kata Asih akan mengikuti formulasi iuran yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya beredar iuran peserta nantinya adalah Rp 75 ribu. Namun kabar itu dibantah, sebab belum ada keputusan hingga saat ini.
Baca juga: Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2022 untuk Lulusan S1 dan S2, Akses rekrutmen.bpjsketenagakerjaan
“Jadi, ada rentang iuran, antara besaran upah antara sekian juta sampai sekian juta. Itu salah satu yang sedang kita formulasikan. Lalu, nanti ada beberapa formula lainnya. Akan tetap menjaga keadilan, prinsip ekuitas, prinsip asuransi sosial bisa ditegakkan,” jelas Asih.
Kendati besaran iuran akan berbeda antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah, namun fasilitas rawat inap yang akan didapatkan akan tetap sama.
Asih mengatakan, jika sebelumnya kelas rawat inap BPJS Kesehatan bertingkat-tingkat, ke depan tidak akan lagi berlaku seperti itu. Namun, pelayanan medis tetap sama.
“Manfaatnya baik manfaat layanan medis atau kelas rawat inap adalah menggunakan satu kriteria atau standar baku untuk seluruh peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” jelas dia.
