KALBAR SATU ID – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan pentingnya sinergi dan keharmonisan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai garda terdepan pembangunan daerah. Ia menyebut keberhasilan atau kegagalan di tingkat desa menjadi cerminan langsung kondisi pemerintahan kabupaten secara menyeluruh.
“Saya tekankan bahwa kepala desa dan BPD ini adalah ujung tombak pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Kemajuan dan keberhasilan desa ketika diakumulasi, itulah kemajuan dan keberhasilan pemerintah kabupaten. Begitu pula sebaliknya,” ujar Bupati Sujiwo saat menghadiri acara Pengukuhan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengambilan Sumpah Jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu di Aula Kepong Bakol DPMD Kubu Raya, Jumat (20/6/2025).
Sujiwo mengingatkan bahwa kepala desa dan BPD punya peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Dia berharap tidak ada lagi gesekan antarlembaga desa yang bisa menghambat pembangunan.
“Kepala desa melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat undang-undang. Begitu juga BPD. Maka antara BPD dengan kepala desa harus saling menghargai tugas pokok dan fungsinya. Kalau BPD memberikan masukan atau kritikan, kepala desa harus legowo. Sebaliknya, kalau kepala desa menjalankan program sesuai aturan, BPD juga wajib mendukung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sujiwo menyampaikan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antara dua unsur pemerintahan desa adalah keniscayaan demi terciptanya suasana kerja yang harmonis. Ia mencontohkan komunikasi yang terjalin baik antara dirinya dengan DPRD Kubu Raya sebagai pola yang bisa diterapkan di desa.
“Saya selalu komunikasi dengan DPRD. Setiap saat kami berdiskusi, saya minta dukungan mereka untuk setiap program daerah. Begitu juga di desa, program kepala desa yang baik tidak akan berjalan jika tidak mendapat dukungan penuh dari BPD,” ucapnya.
Kepada para kepala desa dan anggota BPD, Sujiwo juga menyinggung realitas keterbatasan anggaran dan pentingnya dukungan dari APBD kabupaten untuk pembangunan infrastruktur desa.
“Dana desa memang banyak terserap untuk infrastruktur. Namun kondisi desa kita belum ideal. Maka perlu dukungan dari APBD Kabupaten, terutama untuk pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas dasar lainnya yang jadi kewenangan desa,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sujiwo mengakui honor dan gaji perangkat desa saat ini relatif belum memadai. Karena itu, dirinya memastikan pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan peningkatan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kita sadar bahwa gaji dan honor belum ideal, tapi itulah kemampuan daerah kita. Insyaallah secara gradual akan terus kita tingkatkan,” tutupnya.
