KALBAR SATU ID – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Bahasan telah menyelesaikan 100 hari masa kerja sejak dilantik untuk periode kedua oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari lalu.
Seluruh program prioritas yang dicanangkan berhasil dilaksanakan secara tuntas. Program-program tersebut mencakup penanggulangan tuberkulosis (TBC), percepatan cakupan kesehatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan dana operasional RT dan RW, penambahan insentif bagi guru mengaji tradisional dan petugas fardu kifayah, peningkatan produktivitas UMKM melalui perbaikan kemasan produk, penanganan genangan air, hingga pengendalian inflasi.
Wali Kota Edi Kamtono menjelaskan, capaian ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, khususnya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Beberapa hasil yang dicapai antara lain percepatan UHC mencapai 100 persen, penanganan genangan air melebihi target 100 persen, serta pengendalian inflasi yang juga mencapai 100 persen.
Sementara itu, peningkatan produktivitas UMKM melalui perbaikan kemasan produk telah mencapai 85 persen, peningkatan dana operasional RT dan RW sebesar 70 persen, serta penambahan insentif bagi guru mengaji tradisional dan petugas fardu kifayah sebesar 53 persen.
“Alhamdulillah, program prioritas 100 hari kerja ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Lewat semangat gotong royong, lebih dari 500 titik drainase telah dibersihkan, dan kegiatan ini akan terus berlanjut,” ujarnya di Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (2/6/2025).
Ia menilai capaian-capaian tersebut merupakan awal yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Kendati demikian, Edi menegaskan keinginan untuk terus mengevaluasi kinerja secara berkelanjutan.
“Capaian ini menjadi modal awal bagi Pemkot Pontianak untuk fokus pada visi dan misi yang telah kami susun bersama. Selanjutnya, kami akan mengimplementasikan program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029,” terangnya.
Edi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan masyarakat. Dukungan lintas sektor akan mempercepat terwujudnya Pontianak sebagai kota yang inklusif, cerdas, dan berdaya saing di tingkat nasional.
Ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Transparansi, keterlibatan warga, dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pemerintahannya.
“Pontianak adalah milik kita bersama. Mari kita jaga, bangun, dan majukan kota ini. Dengan semangat gotong royong dan kerja cerdas, kita wujudkan kota yang aman, sehat, dan sejahtera untuk semua,” pungkasnya.
