KALBAR SATU, SINTANG – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk lebih jeli melihat potensi di daerahnya. Kehadiran BUMDes diharapkan Lasarus dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat desa.
“Sekarang kekuatan ekonomi di desa sebagian diambil oleh pihak luar. BUMDes tidak ambil peran. Hari ini kita minta pemerintah untuk hadir supaya kekuatan ekonomi yang desa dinikmati oleh desa. Karena pada dasarnya desa itu ialah pasar. Jika dikelola dengan baik dan pengelolanya jeli melihat potensi, minimal kebutuhan desa dapat dipenuhi oleh Bumdes,” ucap Lasarus saat membuka Pelatihan BUMDes yang digelar Kementerian Desa PDTT di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Kamis (05/10/2023).
Lasarus berujar bahwa untuk mencapai kemajuan, BUMDes mesti dikelola secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Di samping itu, lanjut Lasarus, pengelolaannya juga harus melibatkan dan warga desa agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata.
“Di mana-mana BUMDes yang tumbuhnya bagus akuntabilitasnya juga bagus. Kemudian dipegang oleh orang jujur dan punya kemampuan melakukan inovasi dengan melihat potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing,” imbuhnya.
Lasarus di kesempatan itu juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada BUMDes, termasuk memilih jenis usaha yang akan dikembangkan. Sejumlah langkah yang perlu dilakukan oleh pemda antara lain dengan memberikan dana hibah, akses permodalan melalui perbankan atau pihak lain, serta peningkatan kapasitas pengelola BUMDes.
“Saya minta pemerintah hadir datang melakukan pembinaan pada BUMDes yang baru ataupun yang sedang bertumbuh. Apalagi, khusus untuk Kabupaten Sintang, dari total 400-an BUMDes, hanya 20 persen saja yang terlihat kinerjanya. Kalau dibandingkan dengan BUMDes di Pulau Sumatera apalagi Jawa, kita masih jauh,” tuturnya.
“Ini jadi PR berat untuk kita semua, terutama Kemendes PDTT. Kalau regulasinya kurang kuat, ya kita perkuat. Kami di DPR siap mendukung memperkuat regulasi agar pemerintahan desa semakin diperkuat,” tutup Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat tersebut.
