KALBAR SATU ID – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA) Kalimantan Barat turut prihatin dan merespon terkait surat pernyataan dari Forum RT Dusun Parit Mayor Darat, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juli 2025, yang mempersoalkan penolakan pendirian rumah ibadah Gereja Katolik St. Agustinus terletak di Jalan Nurul Huda Aliamin RT 4/RW 5 Desa Kapur.
Adapun pendirian rumah ibadah, apapun agamanya semestinya sudah mempertimbangkan berbagai hal, terutama adanya kebutuhan utama dan pentingnya Ruman Ibadah tersebut.
Menaggapi hal tersebut, Bupati Kubu Raya, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kubu Raya untuk tetap menjaga keharmonisan yang telah terbina selama ini. Ia menekankan bahwa pemerintah akan selalu berdiri di garda terdepan untuk menjamin kebebasan beragama dan menindak segala bentuk intoleransi.
“Saya ingin tegaskan, tidak ada tempat dan ruang pada kelompok maupun siapapun, orang per orang, yang anti toleransi. Kabupaten Kubu Raya ini sudah sangat harmonis, baik antarumat suku maupun antarumat beragama,” ucap Sujiwo, 17 Juli 2025.
Kepada seluruh umat di Kalbar, agar tetap tenang dan bisa menahan diri. Kita percayakan saja masalah ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dan jajaran, karena Pemkab pasti sudah punya sikap kebijakan, agar semuanya tetap aman dan damai.
Menyikapi hal tersebut PATRIA Kalimantan Barat turut mengapresiasi sikap dan komitmen dari pemerintah kabupaten Kubu Raya yang menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembangunan Gereja Katolik di Desa Kapur.
Menurut Novatus, pentingnya Pemerintah hadir memastikan keadilan dan kebebasan beragama tertap dijaga demi menjaga kerukunan umat beragama yang mengedepankan semangat kebhinekaan dalam menyikapi persoalan keagamaan.
‘’Saya harap pemerintah harus hadir terutama dalam pembinaan dan penguatan kapasitas pemahaman kebhinekaan dan dasar negara bagi para Ketua RT di Kabupaten Kubu Raya,”. Ujar Novatus Dono Ketua PATRIA Kalimantan Barat.
PATRIA Kalimantan Barat ikut kawal pembangunan Gereja di Desa Kapur, dan menekankan bahwa konstitusi negara Indonesia menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ibadahnya secara tenang dan damai di rumah ibadahnya masing-masing.
