PONTIANAK, KALBARSATU.ID – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Pontianak secara tegas, meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor satu juta ton beras, karena akan mengorbankan dan merugikan nasib petani Indonesia.
Sebab Indonesia merupakan negara agraris. Fakta sosio-historis dan budaya pun menunjukkan, bangsa Indonesia punya riwayat peradaban agraris yang panjang.
“Kami (GP Ansor) Pontianak akan bersama petani dan menjadi penyambung suara mereka,” tegas Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pontianak sahabat Bukhori, Senin, 22 Maret 2021.
Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Thailand pada akhir bulan ini, kami menilai sangat merugikan banyak petani Indonesia sendiri, apalagi kalau impor beras itu dilakukan pada setiap tahun.
“Seharusnya Pemerintah itu berfikir bagaimana caranya petani Indonesia bisa menghasilkan dan memproduksi beras untuk di ekspor bukan malah mengimpor beras untuk petani”. imbuh Bukhori
Rencana impor beras dinilai kontraproduktif dengan kondisi di lapangan. Sebab saat ini, petani di beberapa daerah di Indonesia sedang berlangsung musim panen. Karena itu, persediaan beras nasional menurut kami masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Jika kita mengacu pada data Kementerian Pertanian dimana stok beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, apalagi didorong hasil panen raya yang berlangsung selama Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,3 juta ton. Neraca beras hingga akhir Mei, akan surplus sebesar 12,56 juta ton.
“Jadi kebijakan impor beras masih saja dilaksanakan pemerintah, maka keseriusan pemerintah dalam membina dan mensejahterakan petani patut diragukan, karena momentumnya menjelang panen raya,” tutur sahabat Bukhori.
Sedangkan potensi luas panen padi pada Januari hingga April 2021, bisa mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan pada awal 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.
