KALBAR SATU ID – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan memperketat pengawasan penyaluran minyak dan gas (migas) bersubsidi agar tepat sasaran. Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto memberikan peringatan dan mengancam akan merekomendasikan pencabutan izin bagi agen elpiji bersubsidi yang mangkir dari rapat koordinasi penyaluran minyak dan gas yang berlangsung di Kantor Bupati Kubu Raya pada Senin (22/9/2025).
Sukiryanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan subsidi untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Negara ini menyiapkan subsidi untuk masyarakat. Jangan sampai subsidi itu disalahgunakan. Saya harap tidak ada ‘permainan’ dalam penyalurannya,” tegas Sukiryanto.
Ia mengatakan tugas pemerintah kabupaten adalah mengawasi kinerja para pihak, mulai dari Pertamina, penyalur, hingga agen solar subsidi dan elpiji. Pengawasan penting untuk memastikan harga jual tetap stabil dan kuota yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai elpiji subsidi yang seharusnya dibeli masyarakat menengah ke bawah malah dinikmati oknum yang sudah banyak duitnya,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Sukiryanto meminta data kehadiran agen dari sembilan kecamatan. Ia menyayangkan apabila ada agen yang tidak hadir dalam koordinasi penting itu.
“Bagaimana mau menjalankan amanah sesuai keahliannya, kalau diundang untuk koordinasi saja tidak hadir. Perlu dipertimbangkan lagi (oleh Pertamina), kalau bisa dicabut saja izinnya,” tandas Sukiryanto.
Menurutnya, agen yang tidak hadir menunjukkan ketidakseriusan dan tidak menghargai pemerintah daerah yang telah menunjuk mereka untuk menyalurkan elpiji di wilayah Kubu Raya yang luas.
“Harapan kami, kita coba tata dan tinjau lagi, karena visi Pemkab saat ini adalah ‘Melaju’ (melayani untuk maju). Amanah negara ini jangan dizalimi,” pungkas Sukiryanto.
