KALBAR SATU ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menstabilkan harga komoditas lokal sekaligus memaksimalkan peran pelaku usaha desa dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan ini disampaikan saat mengikuti rapat pengendalian inflasi daerah, penyelenggaraan MBG, dan program tiga juta rumah secara daring di Ruang Pamong Praja II, Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (17/11/2025).
Yusran menyampaikan bahwa meskipun Kubu Raya bukan daerah perhitungan inflasi, pemantauan indeks harga konsumen (IHK) tetap dilakukan setiap hari.
“Alhamdulillah, untuk beberapa komoditas yang memengaruhi inflasi seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur ayam saat ini di Kabupaten Kubu Raya masih terkendali. Namun, kami memantau adanya penyesuaian pada komoditas cabai,” ujar Yusran.
Ia mengungkapkan pemerintah daerah telah menjalankan strategi kerja sama antardaerah untuk menjaga harga komoditas agar tidak terjadi deflasi yang merugikan petani dan peternak.
“Pemerintah daerah juga memfasilitasi pasar, membangun kerja sama dengan pihak swasta melalui pola kemitraan bapak angkat untuk peternakan, dan mempersiapkan Perumda Aneka Usaha sebagai penyangga stok komoditas,” tambahnya.
Yusran menekankan pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam menyukseskan program strategis ini. Sesuai dengan Inpres Presiden, KDMP didorong menjadi penyangga yang membantu pengendalian inflasi sekaligus menjadi penyuplai utama program MBG di daerah.
“Kami terus mendorong KDMP agar produksi masyarakat dapat ditampung. Yang utama, kita dorong KDMP ini sebagai penyuplai bagi dapur MBG yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Diharapkan tidak ada komoditas dari luar yang masuk untuk keperluan MBG,” tegasnya.
Sebagai Satgas MBG Daerah, Yusran meminta KDMP untuk segera mempersiapkan diri dan bekerja sama dengan semua Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk menyuplai kebutuhan MBG. Menyertai imbauan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mengawal program ini sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kami dari Satgas siap bertanggung jawab jika ini sesuai SOP. Namun, kami tidak akan menoleransi jika layanan kepada penerima manfaat bermasalah atau investor MBG terindikasi bermasalah. Kami mohon kerja sama semua pihak untuk mengawal niat baik presiden ini demi menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
