KALBAR SATU ID – Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial RI resmi menginstruksikan penambahan 100 titik baru untuk pelaksanaan program sekolah rakyat, yang akan dimulai secara bertahap pada Agustus hingga September 2025. Instruksi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan angka anak tidak sekolah di seluruh Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera atau tidak mampu.
Program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun milik Pemerintah Daerah. Fasilitas tersebut menjadi lokasi rintisan tahap kedua dari program prioritas nasional yang menyasar pendidikan sekaligus pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini berkomitmen penuh mengikuti instruksi Presiden RI terhadap Sekolah Rakyat guna mencapai anak-anak yang telah putus sekolah dikarenakan ekonomi untuk terus mendapatkan pendidikan yang layak hingga kelulusan.
Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi Klarifikasi dan Pembahasan Persiapan Penambahan Sekolah Rakyat secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan Kemensos RI, Senin (23/6/2024).
Melalui vidcon, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif Kementerian Sosial, melainkan buah gagasan Presiden.
“Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, perlu didukung dan di support oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya
Ia menyampaikan bahwa Presiden mencetuskan program ini sebagai respons atas tingginya jumlah anak usia sekolah yang belum atau tidak mengenyam pendidikan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA yang tidak bersekolah. Kendati pendidikan formal di Indonesia bersifat gratis, mayoritas anak putus sekolah karena kendala ekonomi pendukung seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan seragam,” ungkapnya.
Saat ini, 100 lokasi rintisan awal telah ditetapkan dan akan memulai pembelajaran pada Juli 2025. Lokasi-lokasi tersebut akan menggunakan gedung dengan sistem pinjam pakai yang telah direnovasi dan akan dikembalikan dalam kondisi layak kepada Pemda. Namun arahan Presiden untuk menambah 100 titik Sekolah Rakyat baru, yang akan menggunakan BLK di seluruh Indonesia, sehingga totalnya menjadi 200 lokasi.
“Pendidikan yang diberikan dalam Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem sekolah berasrama (boarding school) dan mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan. Selain fokus pada pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan ekonomi keluarga siswa. Orang tua akan dilibatkan dalam program pengembangan ekonomi dan rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki,” ungkap Robert.
Robben menegaskan kembali bahwa dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan program ini dan pada saat ini sudah ada 357 pemerintah daerah yang bergabung.
“Kami mengharapkan kepada bapak-Ibu yang belum bergabung untuk segera bergabung,” jelasnya.
Usai mengikuti Rakor tersebut, Harisson mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan siap mengikuti instruksi dari Presiden Republik Indonesia terkait Sekolah Rakyat.
“Jadi nanti Balai Latihan Kerja kita itu akan menjadi tempat Sekolah Rakyat sementara, setelah satu semester baru akan dipindahkan ke sekolah yang nantinya dibangun oleh Kementerian Sosial,” katanya.
Dirinya menambahkan, telah menyampaikan informasi kepada Kemensos terkait kondisi BLK tersebut sudah dilengkapi dengan asrama namun memang perlu direhabilitasi
“Kemungkinan Asrama BLK tersebut akan direhabilitasi oleh Kemensos yang nantinya akan dipakai untuk sekolah rakyat. Ini sudah mau masuk Bulan Juli atau tahun ajaran baru dan mudah-mudahan sudah siap dipakai untuk sekolah rakyat,” tambahnya.
Ia menyebutkan untuk wilayah pembangunan sekolah rakyat akan ada di Kota Pontianak atau Kabupaten Kubu Raya yang berdekatan dengan daerah Ibu Kota Kalimantan Barat.
“Setelah sekolahnya sudah selesai dibangun, anak-anak ini akan dipindahkan dari BLK ke sekolah yang sudah jadi atau dibuatkan oleh Kementerian Sosial,” pungkasnya.
Diakhir penuturannya, Harisson kembali menyebutkan bahwa lokasi BLK untuk sementara berada di BLK Kabupaten Ketapang, namun ia juga sudah mengusulkan untuk BLK Kota Pontianak.
“Sementara ini sudah dituju di BLK Ketapang, tetapi kita memang juga mengusulkan BLK kita yang di sini (Pontianak),” tutupnya.
