KALBAR SATU – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus mengambil langkah komprehensif mendorong rehabilitasi DAS di kawasan rawan banjir di Kalimantan.
Hal itu sampaikan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Saparis Soedarjanto, Rabu 17 November 2021.
“Sebetulnya kami sudah berusaha komprehensif, kami identifikasi penyebabnya kemudian kami intervensi dan pendukungnya kami persiapkan seperti persemaian,” kata Saparis dikutip dari ANTARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Minta Atasi Persoalan Banjir dan Macet, PA GMNI Pontianak Hadir Walikota dan DPRD
Kata dia, pihaknya terus melakukan identifikasi lahan DAS yang kritis, dengan intervensi oleh KLHK dilakukan di dalam wilayah yang masuk dalam kawasan hutan.
Lebih lanjut,KLHK melakukan rehabilitasi salah satunya dengan menanam vegetasi dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian lahan di wilayah DAS di Kalimantan.
Baca Juga: Waspada Fenomena La Nina dan Banjir di Kalbar, BWS Kalimantan I Open Forum Stakeholder
Untuk itu, kata dia, ketika menyiapkan persemaian permanen maka bibitnya adalah yang sesuai dengan kondisi ekosistem sekitar.
BACA BERITA LAINNYA DISINI
Selain itu, dipertimbangkan pula fungsinya dalam pencegahan banjir terutama untuk penyerapan air dan meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah.
Tidak hanya itu, lanjut dia, ada juga pendekatan tata ruang, dengan masih adanya pemukiman di daerah sempadan sungai atau wilayah sekitar palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan.
Baca Juga: Berbagi dan Peduli Banjir untuk Kabupaten Sekadau
Saparis mengatakan sosialisasi terus dilakukan terkait isu tersebut mengenai potensi bencana ketika berdiam di daerah tersebut.
“Ada dua, relokasi atau adaptasi. Jika memang mereka itu tetap tinggal di situ ya harus beradaptasi misalnya dengan menggunakan rumah panggung,” tegas Saparis.
Sebelumnya, beberapa daerah di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat mengalami banjir yang berdampak pada puluhan ribu keluarga.
Sebelumnya, pernyataan pada Selasa lalu (17/11), Presiden Joko Widodo mengatakan banjir di wilayah itu terjadi akibat daerah tangkapan hujan yang rusak.
Presiden memastikan pemerintah akan fokus untuk merehabilitasi daerah tersebut.
