KALBARSATU.ID – Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK), Viktus Murin memuji sikap sejumlah fraksi di DPR RI yang mengkritik keras proyek pelatihan Kartu Prakerja yang berada di bawah domain koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Fraksi-fraksi yang bersuara kritis itu diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat.
Viktus Murin memandang aneh sikap Fraksi Partai Golkar DPR RI yang terkesan ‘diam’, saat sebagian besar fraksi getol mengritik pelatihan online Kartu Prakerja sebagai bagian dari proyek bernilai Rp.5,6 triliun tersebut.
Seperti diberitakan Tempo.Co, Sabtu 2 Mei 2020, faksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik program Kartu Prakerja yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial pemerintah untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Hanya fraksi Partai Golkar yang ‘membela’ program tersebut.
Tempo.Co, 2 Mei 2020 juga melaporkan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 29 April lalu, sejumlah anggota Komisi III DPR juga ramai-ramai menyinggung program Prakerja.
Anggota yang melontarkan kritik di antaranya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan, politikus Gerindra Habiburokhman, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal, politikus Demokrat Hinca Pandjaitan, hingga politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi.
Dihubungi ke ponselnya, Senin malam, 4 Mei 2020, Viktus Murin yang juga mantan Wasekjen DPP Partai Golkar hasil Munaslub 2017 itu mengaku heran bukan kepalang dengan sikap Fraksi Partai Golkar yang cenderung melempem.
“Padahal selama ini Fraksi Partai Golkar yang justeru lebih sering mewarnai dinamika demokrasi di DPR dengan pemikiran-pemikiran kritis dan elegan,” ujar Viktus, Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) periode 1999-2002.
Menurut Viktus, di tengah kesusahan besar bangsa Indonesia akibat pandemi Covid-19, skandal apapun yang bersentuhan dengan keuangan negara, akan tercium seperti bau anyir sampah yang busuk.
“Dari aspek moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih-lebih aspek kemanusiaan, sungguh tidak patut bila terjadi skandal keuangan negara di tengah wabah yang melanda bangsa dan dunia,” tegas Viktus.
Tokoh Kristiani Tahun 2018 pilihan Majalah Narwastu ini sepakat dengan usulan sejumlah Anggota DPR RI dan sejumlah pengamat politik dan hukum, yang mendesak KPK segera mengusut tuntas skandal Kartu Prakerja ini.
“Negara ini negara hukum, maka biarlah jalan hukum yang membuka tabir misteri skandal Kartu Prakerja ini. KPK adalah institusi yang paling berwenang membuka tabir skandal ini,” pungkas Viktus, pentolan aktivis asal Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang juga menjadi pelaku demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, 21 Mei 1998 silam. (Syam)
