KALBAR SATU ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menggelar rapat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., di Ruang Rapat Arwana Kantor Gubernur Kalbar dengan dihadiri Hiswana Migas, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalbar, Aliansi Supir Truk Kalbar dan Perangkat Daerah Kalbar terkait, Senin (28/7/2025).
Dalam mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi serta terjadinya demo susulan yang dilakukan oleh Aliansi Sopir Truk, Sekda mengutamakan terbentuknya Tim Pengawas terhadap SPBU yang nantinya akan turun langsung ke lapangan agar pasokan BBM tetap stabil.
“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa turun langsung ke SPBU untuk melihat permasalahan langsung dan dapat mengambil keputusan untuk mencegah kelangkaan BBM bersubsidi,” ucapnya.
Ia menambahkan dalam tim pengawasan tersebut bukan hanya dari instansi-instansi terkait atau Forkopimda maupun Organda, namun dari Aliansi Driver Truk juga akan ikut andil dalam pengawasan tersebut.
“SK Tim Pengawasan ini masih dalam proses, tetapi kita buat dengan melibatkan BPH Migas serta dari Aliansi Supir Truk. Kita harap pengawasan ini dapat mengurangi antrian panjang kendaraan di SPBU, terutama BBM jenis Solar,” pungkasnya.
Sekda tegaskan komitmennya untuk berkolaborasi kepada semua pihak dalam membereskan masalah kelangkaan BBM bersubsidi serta pendistribusian BBM yang tepat sasaran.
“Pengawasan BBM subsidi di Kalbar harus diperkuat dengan kerjasama melalui berbagai pihak dan penegakan hukum yang tegas, untuk memastikan BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, menyampaikan fakta-fakta terkait SPBU di lapangan, yang dirasanya semakin dipersulit oleh pihak Pertamina.
“Di daerah Kalbar ini ada SPBU yang hanya menjual BBM Subsidi dengan jatah 250 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah dan waktu menjual pun ditentukan sama pihak SPBU,” katanya.
Ia merasa dengan menghambat pengisian BBM dapat mengganggu ketertiban umum, terutama pada lalulintas yang menyebabkan antrian panjang kendaraan di ruas-ruas jalan.
“Kami meminta solusi kepada Pemerintah Daerah untuk diprioritaskan truk bermuatan yang dijatah oleh SPBU, supaya nanti dapat kebagian semua dengan kapasitas 80 liter ataupun 50 liter, sehingga mereka ini tidak terhambat ketika mendistribusikan barang ke daerah,” ujarnya.
Rapat pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang dipimpin Sekda Kalbar dr. Harisson, M.Kes., menegaskan komitmen Pemprov untuk mengatasi kelangkaan dan antrean panjang. Dengan rencana pembentukan Tim Pengawas yang melibatkan BPH Migas, Forkopimda, Organda, dan bahkan Aliansi Supir Truk, diharapkan pengawasan di SPBU dapat lebih efektif. Harisson menekankan pentingnya kolaborasi dan penegakan hukum tegas untuk memastikan BBM subsidi dinikmati masyarakat yang berhak, sekaligus mencari solusi atas kendala yang dialami sopir truk dalam mendapatkan pasokan BBM.
