KALBARSATU.ID, NEWS – Sejak berdirinya Indonesia pada 1945, para pendiri bangsa telah sepakat bahwa negeri ini berdiri di atas pondasi kokoh keberagaman yang memberi kesempatan setara bagi setiap orang dan kelompok dari berbagai latar belakang untuk memajukan negara-bangsa. Berdasarkan UUD 1945 telah diatur kesamaan dan kesetaraan berbagai hak yang dimiliki oleh semua orang dan kelompok di Indonesia.
Ketua DPD (Dewan Pimpinan Cabang) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat (Kalbar) Cesar Marchello memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi.
Baca juga: Inilah Syarat Bakal Calon Legislatif sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cesar melihat faktor penyebab politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas soaI menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang politik di NKRI.
“Politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoax dan politik identitas. Ini konsen kita bersama untuk mencegah hal tersebut,” ujar Cesar Marchello saat ditemui awak media di Pontianak, Sabtu (18/02/2023).
Pria yang akrab dipanggil Cesar tersebut mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama, maka penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat dituntut memiliki kepekaan sekaligus kapasitas mengelola segenap potensi konflik yang muncul dalam setiap pemilu.
Baca juga: HUT PDI Perjuangan ke-50, Maria Lestari: Tetap Solid Menangkan Pemilu 2024
“GMNI sebagai organisasi berlandaskan Nasionalisme tentu pastinya akan senantiasa menjaga dan menjunjung nilai nilai Pancasila guna mengkokohkan semangat Nasionalisme,” imbuhnya.
Indonesia yang merupakan negara yang plural, lanjut Cesar, realitas mayoritas-minoritas tidak lebih dari data populasi. Data ini tidak bisa digunakan sebagai klaim superioritas politik suatu kelompok terhadap kelompok lainnya.
“Menyadari beragamnya tersebut para pendiri bangsa menyepakati Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara,” paparnya.
Baca juga: Pengurus DPD GMNI Kalimantan Barat Resmi Dilantik, Cesar: Siap Jalankan Roda Organisasi
Dalam perjalanan politik di Indonesia, politik identitas kerap kali terjadi di sepanjang pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian Andy Prima Sahalatua (2018) menemukan bahwa elit politik dan calon kepala daerah jelas secara sadar mengasuh dan mempermainkan politik identitas untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan sehingga hal ini berdampak pada realitas politik pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
“Politik identitas pada Pemilu 2019 sangat banyak dilakukan oleh oknum yang berkepentingan untuk memenangkan agenda politik tersebut,” jelas Cesar.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dengan sangat baik untuk menyebarkan isu politik identitas dan berita hoax yang mengesampingkan heterogenitas masyarakat Indonesia sehingga menyebabkan terpecah belahnya persatuan masyarakat hingga di tingkat akar rumput.
Baca juga: Presiden Jokowi Akan Kunjungi Kalbar, DPD GMNI Kalimantan Barat Sampaikan Aspirasi
Berdasarkan hasil rilis Bawaslu RI pada tanggal 4 November tahun 2019 tentang data pelanggaran pemilu, setidaknya terdapat hasil penanganan pelanggaran pidana sebanyak 582 kasus dan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 1.475 kasus. Data kasus pelanggaran tersebut menunjukkan banyak pelanggaran terhadap politik identitas. Hal tersebut menciptakan polarisasi yang sangat tajam di tengah masyarakat.
Pengalaman buruk pada pemilu 2019 menciptakan pengalaman yang sangat buruk bagi masyarakat Indonesia. Hingga kini masa kelam tersebut belum sepenuhnya sirna dan masih melekat di benak masyarakat. Sehingga menjadi perhatian kita bersama untuk mencegah politik identitas pada pemilu 2024 yang akan datang.
Senada disampaikan Sekretaris DPD GMNI Kalbar Daniel Eko Setiabudi menegaskan bahwa menuju Pemilu 2024 mendatang sejak saat ini kampanye para calon telah menggunakan isu sara, politik identitas dan politik uang.
Baca juga: Ketua Umum DPP GMNI Bersama Ketua DPD GMNI Kalbar Kunjungan ke 5 DPC di Kalimantan Barat
“Maka dari itu sebagai kaum Nasionalis kader GMNI Kalimantan Barat akan siap mengawal Pemilu 2024. Sudah saatnya aktor-aktor politik menghentikan kebiasaan lalu menempuh segala cara demi meraih tujuan,” tegasnya.
“Sejarah sudah mencatat betapa besar daya rusak politik identitas. Kalau para pendiri bangsa berpuluh tahun silam bisa menyatukan segenap anak bangsa, kini menjadi kewajiban kita setiap warga negara untuk mempereratnya, bukan meruntuhkannya,” ungkap Daniel.
Dikatakan Daniel berdasarkan rapat yang digelar oleh DPD GMNI Kalbar pada Sabtu, 18 Februari 2023 yang dihadiri oleh Dheova Ketua GMNI Pontianak, Ilham Ketua GMNI Kubu Raya, Syarif Haikal Ketua GMNI Mempawah, Werudi Ketua GMNI Bengkayang, Yogi Ketua GMNI Sambas, Endang Ketua GMNI Ketapang, Arias Ketua GMNI Sintang, Ikhsan Ketua GMNI Melawi dan Anjelina Ketua GMNI Sekadau sepakat menolak politik identitas serta siap mengawal Pemilu 2024 mendatang.
