KALBAR SATU ID – Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM.,MH., menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 yang dirangkai dengan pencanangan BBGRM dan Harganas ke 32 Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2025, di Aula Bupati Landak, Jum’at (25/7/2025).
Peringatan HKG PKK Ke-53 Tahun 2025 di Provinsi Kalbar ini dihadiri Bupati dan Wali Kota Se Kalbar, staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Prov.Kalbar, jajaran Forkopimda Kab. Landak serta seluruh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se Provinsi, bersama jajaran pengurusnya.
HKG PKK tahun 2025 mengangkat tema “PKK Sebagai Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana” ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam memberdayakan keluarga sebagai pilar utama pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan target untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ke peringkat 15 nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Menyoroti posisi IPM Kalimantan Barat yang saat ini masih berada di peringkat ke-30 secara nasional. Menurutnya, diperlukan kerja keras dan sinergi dari semua pihak untuk melakukan lompatan signifikan.
“Target saya untuk IPM Kalimantan Barat dalam lima tahun ke depan adalah bisa berada di urutan ke-15. Ini bukan target yang mudah, namun saya optimis bisa tercapai jika kita bergerak Bersama, Disinilah peran ibu-ibu PKK menjadi sangat penting. PKK adalah garda terdepan yang menyentuh langsung denyut nadi kehidupan keluarga di seluruh Kalimantan Barat.” ujar Ria Norsan.
Untuk mencapai target tersebut Gubernur menguraikan program prioritas yang bergantung pada keaktifan kader PKK, yaitu memerangi stunting dengan mengaktifkan kembali Posyandu sebagai pusat pemantauan gizi dan edukasi. Di sektor pendidikan, untuk mengatasi 25% masyarakat yang belum tamat SMA, diluncurkan program Gratis SPP SMA Swasta bagi siswa tidak mampu (ditargetkan penuh 2026) serta Revitalisasi Program Kejar Paket untuk kesempatan kedua. Selain itu, kader PKK juga didorong menjadi motor penggerak peningkatan ekonomi keluarga dan daerah.
Gubernur Ria Norsan menutup pernyataannya dengan seruan persatuan kepada seluruh kader PKK di Kalimantan Barat untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Tanpa bantuan dan kerja keras ibu-ibu sekalian, IPM kita tidak akan meningkat. Mari kita bersatu padu untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memajukan Kalimantan Barat menuju daerah yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Hj. Erlina, dalam sambutannya mengutip pesan Ketua Umum Tim Penggerak PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, yang menekankan peran krusial PKK dalam pembangunan nasional.
Hj. Erlina menyampaikan bahwa PKK, yang berawal dari seminar “Home Economics” pada tahun 1957 dan menjadi gerakan nasional pada 1972, telah menjadi pilar penting pembangunan bangsa dengan berlandaskan pada 10 Program Pokok PKK.
“Selama lebih dari lima dekade, PKK telah hadir di tengah masyarakat dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, berkembang menjadi kekuatan sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan,” ujar Hj. Erlina, mengutip sambutan Ketua Umum.
Dengan total 2.547.838 kader PKK dan 4.189.126 kelompok Dasawisma di seluruh Indonesia, PKK menjadi organisasi paling masif yang mendukung program pemerintah dan upaya mewujudkan kesejahteraan hingga ke tingkat keluarga.
“Melalui peran aktif para kadernya, PKK telah menjadi agen perubahan yang menggerakkan potensi masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera,” lanjutnya.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa PKK adalah pilar utama dalam pembangunan berbasis keluarga dan mitra strategis pemerintah. Dalam kaitannya dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional (Asta Cita dan RPJMN 2025-2029), PKK memiliki peran aktif dalam mendukung perwujudan 5 dari 8 Asta Cita. Ini meliputi memperkokoh Pancasila, mendorong kemandirian pangan, mengembangkan kewirausahaan, memperkuat pembangunan SDM (pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender), serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Mengacu pada peran strategis ini, tema HKG PKK Ke-53 Tahun 2025 adalah ‘BERGERAK BERSAMA PKK MEWUJUDKAN ASTA CITA MENUJU INDONESIA EMAS’. Tema ini bermakna pentingnya persatuan langkah PKK dalam mewujudkan Asta Cita demi Indonesia Emas 2045 yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. ,” jelas Hj. Erlina.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan signifikan melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang menempatkan PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta mitra pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Dukungan anggaran juga diberikan melalui APBN, APBD, dan APBDes.
Namun, Hj. Erlina menyampaikan bahwa masih terdapat tantangan terkait dukungan anggaran. Berdasarkan data APBD 2025, 22% kabupaten dan 17% kota masih belum mengoptimalkan dukungan terhadap pembinaan PKK. Demikian pula, dari total desa di Indonesia, baru 46% yang menganggarkan APBDes untuk pembinaan PKK pada tahun 2024.
“Hal ini perlu menjadi perhatian lebih besar bagi pemerintah desa agar mengalokasikan dukungan untuk PKK dalam APBDes demi optimalnya pelaksanaan gerakan PKK di desa,” tegas Hj. Erlina.
Ke depan, Ketua Umum TP PKK mengajak seluruh kader untuk fokus pada lima hal penting: menyusun program kerja yang komprehensif dan berkelanjutan; terus mendukung pemberian makanan bergizi untuk mencegah stunting; meningkatkan kompetensi dan kapasitas kader; memperkuat kemitraan strategis; serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap program.
“Dedikasi dan kerja keras Ibu dan Bapak sekalian adalah kekuatan utama dalam mewujudkan visi dan misi PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga,” tutup Hj. Erlina, menyampaikan apresiasi dari Ketua Umum TP PKK kepada seluruh kader di seluruh Indonesia.
