KALBAR SATU ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon, menyoroti masih adanya kesenjangan akses listrik di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di daerah Badau, Antiko, dan Ketungau, Kalimantan Barat. Kondisi ini dinilainya kontras dengan Malaysia yang justru memiliki kelebihan pasokan listrik.
“Saya kemarin ketemu teman di Malaysia, mereka kelebihan listrik. Tapi mirisnya, daerah perbatasan kita justru kesulitan mendapatkan listrik,” ujar Sharon dalam rapat Komisi XII DPR RI bersama PLN, Selasa (26/8/2025), dikutip dari visi.news.
Sharon mencontohkan, masih ada desa di daerah pemilihannya yang hanya menikmati listrik selama tiga jam per hari, yakni pukul 18.00–21.00 WIB. Hal itu, kata dia, menyulitkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dalam mengakses pendidikan maupun internet.
“Bagaimana masyarakat mau pintar kalau listrik hanya tiga jam sehari? Anak-anak juga sulit belajar dan mengakses internet,” tegasnya.
Baca juga: Tarif Listrik 21 Juli 2025 Untuk Pelanggan Subsidi, Rumah Tangga, dan Bisnis
Ia meminta agar PLN tidak bekerja sendiri dalam melobi pihak Malaysia terkait pasokan listrik perbatasan. Menurutnya, melibatkan pihak swasta dapat menjadi alternatif solusi yang lebih cepat.
“Kalau PLN kesulitan, melibatkan pihak swasta bisa jadi solusi. Malaysia terang benderang, sementara Indonesia yang hanya berjarak 1–2 kilometer justru gelap,” jelasnya.
Selain itu, Sharon juga mendorong Pertamina agar lebih fleksibel dalam mendukung upaya pemerataan energi nasional. Namun, ia mengingatkan agar fleksibilitas tersebut tetap memperhatikan aspek hukum.
“Kita wajib mendukung program Presiden tentang kemandirian energi. Tapi jangan sampai fleksibilitas justru menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tuturnya.
Sharon menegaskan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Ia berharap akses listrik di perbatasan dapat segera diperbaiki agar masyarakat bisa menikmati manfaat pembangunan secara merata.
