KALBAR SATU ID, PONTIANAK – Pengamat ekonomi Kalimantan Barat Prof. Dr. Eddy Suratman menyebut langkah menaikkan harga BBM subsidi memang sudah seharusnya dilakukan pemerintah. Menurut Eddy, langkah tersebut diambil pemerintah demi menyelamatkan keuangan negara yang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami defisit.
“Tiga tahun belakangan defisit anggaran Indonesia telah lebih dari tiga persen padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membatasi maksimum defisit APBN itu tiga persen. Kita sudah melampauinya dalam 3 tahun berturut-turut. Tahun depan Pemerintah Indonesia harusnya kembali di bawah tiga persen sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut sudah menjadi target pemerintah dalam konteks konsolidasi fiskal APBN akan menjadi defisit tahun depan 2,97%,” ujarnya saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Penyesuaian Harga BBM dan Langkah Pengendalian Pemerintah di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (6/9/2022).
Eddy berpendapat, pemerintah sebetulnya memiliki opsi lain untuk menyelamatkan keuangan negara, seperti menaikkan pajak dan menambah utang. Namun, kedua opsi tersebut dikatakannya terlalu riskan diambil karena bakal memicu kemarahan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga: Cek Penerima Bansos Kemensos Dari Aplikasi Terbaru
Baca juga: Ini Syarat Ajukan BLT UMKM 2021, Cair Bulan Maret
“Kalau menaikkan pajak, masyarakat marah.
Kalau itu tidak bisa pilihan kedua untuk menaikkan pendapatan membiayai pembangunan adalah tambah utang. Kalau tambah utang, rakyat malah digoreng terus secara politik. Pemerintah tahunya hanya pandai berhutang, rakyat marah,” tuturnya.
“Kalau dari sisi pendapatan tak bisa kita naikkan, pilihan kedua kita lakukan turunkan belanja, kurangi belajar infrastruktur, kurangi belanja kesehatan tetapi kita perkuat. Kalau kurangi belanja pendidikan makin kuat mahasiswa demo. Sebetulnya yang paling ideal terjadi adalah efisienkan proses pembangunan ini. Sebenarnya dituntut oleh mahasiswa juga kurangi bagian-bagian yang masuk area korupsi yang sebetulnya itu membebani belanja negara. Akan tetapi, itupun sulit dan pemerintah sampai pada belanja subsidi yang dikurangi,” lanjutnya.
Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura itu menambahkan bahwa pada saat masih aktif sebagai Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan, pihaknya pernah melakukan simulasi subsidi BBM. Hasilnya pun cukup mencengangkan karena hanya sekitar 15 persen penduduk tidak mampu yang menikmati subsidi tersebut. Dengan kata lain, subsidi BBM selama ini tidaklah tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kalangan mampu.
Baca juga: Kejaksaan Kapuas Hulu Tangani Dugaan Tipikor Pembangunan Terminal Bunut Hilir
Baca juga: Link Daftar Kartu Prakerja Gelombang 44: Resmi Dibuka!
“Dari subsidi yang diberikan pemerintah melalui subsidi BBM, hanya sekitar 15% yang dinikmati oleh penduduk dengan pendapatan 25% terbawah. Sementara 77% subsidi BBM itu dinikmati oleh penduduk dengan pendapatan 25% tertinggi. Ini kan sebetulnya tidak tepat sasaran. Kalau misalnya di APBN 2022 ada 52,4 triliun rupiah subsidi BBM plus kompensasinya, maka 77% dari situ akan terjadi kemungkinan dinikmati oleh orang yang sebetulnya tidak berhak,” katanya.
Prof. Eddy turut menyarankan kepada pemerintah agar kebijakan menaikkan harga BBM subsidi ini harus diikuti dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat kurang mampu. Pemberian BLT BBM yang sudah dimulai pemyalurannya disebut Eddy sebagai langkah yang sudah tepat, meskipun diakuinya hal itu bukanlah pilihan terbaik.”Harapan saya kepada pemerintah yang paling penting itu adalah selamatkan orang miskin. Di Indonesia sekarang angka kemiskinan sekitar 10,2%, atau sekira 26 juta mendekati 27 juta orang. Pastikan mereka dapat kompensasi, misalnya pemerintah bisa memberikan bantuan cash, meskipun bantuan cash ini sebetulnya bukan pilihan terbaik karena pemberdayaan itu jauh lebih baik dari bantuan cash. Akan tetapi, dalam situasi sekarang bantuan cash itu diperlukan sebagai bantalan sosial untuk orang-orang yang betul-betul miskin,” ungkapnya.
Baca juga: Link Daftar Bansos BLT BBM 300 Ribu: Cara Ajukan Diri Lewat Aplikasi Cek Bansos Resmi
Baca juga: Satgas Kawal Distribusi BBM Dan Elpiji Di Kalbar
Untuk mencegah adanya pemberian kompensasi yang tidak tepat sasaran, Eddy pun meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki data warga tidak mampu. Di samping itu, pascapenyesuaian harga ini, dirinya juga menyarankan Pertamina untuk memastikan stok BBM tetap ada di seluruh SPBU.
“Jangan sampai sudah naik harganya, antri lagi tak dapat pula. Kalau sampai ada antrian, itu menyebabkan polisi tentara menambah pekerjaan mereka juga larena waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja menjadi digunakan untuk antri,” pungkasnya.
