KALBAR SATU ID – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H, Membuka Rapat High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan berbasis digital demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu (16/7/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong transisi masyarakat menuju sistem transaksi non-tunai yang lebih praktis dan efisien. Menanggapi fenomena ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara proaktif mendorong digitalisasi pada sektor keuangan daerah.
“Pada sisi pendapatan, kami telah menyediakan berbagai sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS, Mobile Banking, ATM, EDC, Teller Bank, dan Agen Bank. Sementara itu, di sisi belanja daerah, telah diterapkan Cash Management System (CMS), SP2D Online, serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Semua hal ini kami lakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Gubernur Ria Norsan.
Dampak positif digitalisasi ini terbukti dari data per Desember 2024, dimana jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 4.980.815 kartu, dan pengguna QRIS mencapai 716.677 orang. Indeks ETPD Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2024 mencapai 91,50, meningkat 2,30 poin dari 89,20 pada Tahun 2023.
Peningkatan signifikan juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 yang mencapai Rp 3,36 Triliun, naik 4,57% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp 3,22 Triliun.
“Bahkan secara nasional, Kalimantan Barat berada di peringkat ketiga untuk realisasi pendapatan daerah tertinggi periode Bulan Juni Tahun 2025,” ungkap Ria Norsan.
Dari 15 wilayah pemerintah daerah yang dinilai di Kalbar, 11 di antaranya telah masuk kategori digital, sementara 4 lainnya masih dalam kategori maju, yang menjadi catatan untuk ditingkatkan pada penilaian tahun berikutnya. Meski demikian, Gubernur mengakui masih ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait infrastruktur jaringan dan literasi masyarakat di blank spot area.
Menyikapi hal tersebut, Norsan menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi kendala tersebut dan mendorong edukasi keuangan digital, terutama bagi generasi muda di sekolah dan perguruan tinggi.
Gubernur juga menyoroti integrasi sistem pengelolaan pendapatan daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan kanal pembayaran non-tunai, sehingga menyebabkan validasi, pelaporan yang lambat, serta rekonsiliasi manual.
Kondisi ini berdampak pada kesulitan dalam memastikan keakuratan data penerimaan dan akuntabilitas pengelolaan kas daerah. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah adanya saldo mengendap di rekening penampungan Bank Kalbar tanpa kejelasan pemilik, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan menyesuaikan layanan guna mendukung digitalisasi keuangan daerah. Ia juga menugaskan Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berfokus pada optimalisasi pendapatan daerah”, ungkapnya.
Sebagai referensi, Gubernur merekomendasikan adopsi model billing centre dan data pembayaran terperinci seperti yang berhasil diterapkan di Kota Semarang, yang dapat menjadi contoh bagi pengembangan layanan serupa di Bank daerah lainnya.
“Mari bersama bergandengan tangan guna mendorong perkembangan dan adopsi teknologi finansial ini sehingga kita dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” tutup Gubernur Ria Norsan.
Pertemuan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Walikota / Bupati Se – Kalimantan Barat , Pimpinan Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia beserta jajarannya.
