KALBAR SATU ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Asap tebal yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas udara yang saat ini dikategorikan tidak sehat untuk masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Barat, melalui Ketua Bidang Ketahanan Pangan, Agraria, Maritim, dan Lingkungan Hidup, Syahril Hidayat, menyatakan keprihatinan yang mendalam dan mendesak seluruh pihak terkait untuk segera mengambil tindakan nyata.
“Kami menilai bahwa kebakaran ini bukan hanya persoalan teknis di lapangan, tapi juga mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Komisi V, serta DPRD di tingkat kabupaten. Mereka seharusnya menjadi pihak terdepan dalam mendorong penegakan hukum, pengawasan anggaran, dan penguatan kebijakan mitigasi bencana lingkungan,” Kata Syahril di Pontianak, Kamis (31/07/25).
Baca juga: Ribut Soal Uang, LPJ PMII Mempawah Ditolak! Rika: Ruginya Buat Kalian Apa?
Ia juga menyoroti bahwa bencana asap ini bukan hal baru. Hampir setiap tahun Kalimantan Barat mengalami hal serupa, namun tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan belum menunjukkan hasil signifikan. Selain itu, lahan yang terbakar juga berpotensi merusak ketahanan pangan lokal serta memperparah krisis lingkungan.
“Ini bukan hanya soal pembakaran ilegal, tapi juga soal tanggung jawab politik dan moral wakil rakyat. Kalau fungsi pengawasan benar dijalankan secara serius dan transparan, mestinya kejadian seperti ini bisa ditekan,” lanjutnya.
PKC PMII Kalbar meminta Pemprov Kalbar dan kabupaten segera menyiapkan langkah darurat, serta mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
“Kami juga menyerukan kepada masyarakat sipil untuk aktif mengawal isu ini dan mendesak DPRD agar tidak diam. Karena dampak asap ini menyangkut keselamatan hidup rakyat Kalimantan Barat,” tutup Syahril.
