KALBAR SATU ID, YOGYAKARTA – Koalisi masyarakat sipil dalam Konferensi Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT) III mendorong NGO maupun pemerintah agar melakukan kerja-kerja kolaboratif pembangunan sawit berkelanjutan.
Deputi Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi mengatakan, pembangunan sawit berkelanjutan perlu ditekankan untuk petani kecil, dengan pengusulan skema investasi dalam pengelolaan aset tanah ulayat sehingga tidak terjadi pemutusan hak masyarakat.
“Skema plasma pengelolaan sawit saat ini tidak relevan dan tidak adil bagi petani, misalnya terjadi konflik, masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Sebagaimana masyarakat adat di Papua,” ujar Tarmidzi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, dampak dari penurunan sawit akan membuat alih fungsi lahan untuk penggunaan lainnya.
“Rekomendasi untuk NGO ke depan perlu dibuat panduan pengalokasian dana sampai ke desa, supaya masyarakat tahu penggunaanya, dan mengawal rencana aksi sawit berkelanjutan untuk mengantisipasi penurunan emisi,” ujarnya.
Sementara untuk rekomendasi terhadap pemerintah, Tarmidzi mengatakan agar skema Dana Reboisasi (DR) di transfer langsung ke kelompok KUPS melalui program dan kegiatan strategis untuk memberikan bantuan perekonomian masyarakat untuk pengelolaan hutan.
“Selain itu juga perlu membentuk dan menguatkan kelembagaan petani sawit, serta perluasan penggunaan DBH lainnya seperti CHT bagi daerah yang tidak memiliki potensi DR,” tegasnya.
Perlu diketahui, paparan Tarmidzi merupakan hasil rangkuman dari diskusi tematik Konferensi Nasional EFT III yang bertajuk “Evaluasi Pendanaan DBH DR dan Sawit Rakyat Berkelanjutan” dengan pemantik Diah Mardhotillah dari PATTIRO, Tirza Pandelaki selaku Manager Program dan Kemitraan SPKS, dan Elizabeth Kusrini selaku Direktur IBC.
Konferensi Nasional EFT III diselenggarakan oleh The Asia Foundation bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center, SEKNAS FITRA, FITRA Riau, Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), JARI Indonesia, Pilar Nusantara, Yayasan Sikola Mombine, Jemari Sakato.
