KALBARSATU.ID, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengajak anggota legislatif di seluruh dunia untuk lebih memperkuat kebijakan terhadap air bersih dan sanitasi. Menurut Lasarus, parlemen sebagai pembuat kebijakan mempunyai peranan penting dalam memastikan kemudahan akses air bersih bagi seluruh masyarakat.
“Air merupakan isu mendasar untuk menjamin kesejahteraan rakyat, baik dalam skala lokal, regional maupun global. Dengan berbagai tantangan, kebutuhan, dan perencanaan yang tinggi tentu memerlukan banyak peran dan unsur legislatif sangat kental perannya menyusun kebijakan di suatu wilayah,” kata Lasarus saat menjadi narasumber pada diskusi bertajuk Political Process Design and Expected Outcomes yang merupakan forum pemanasan menjelang World Water Forum ke-10 di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Lasarus Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lasarus mengatakan bahwa Indonesia telah menjamin ketersediaan air bagi seluruh rakyat melalui UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu juga menerangkan bahwa regulasi tersebut merupakan manifestasi dari cita-cita serta komitmen Pemerintah dan DPR RI dalam menegaskan pemaknaan penguasaan negara terhadap air.
Baca juga: Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Sebut Rumah Menteri di IKN Senilai Rp14 Miliar Terlalu Mahal
“Legislatif bersama pemerintah mempertimbangkan hal-hal terkait sumber daya air yang diatur dalam UU 17 Tahun 2019 dengan tiga pilar utama pengelolaan sumber daya air. Pertama konservasi sumber daya air, kedua pendayagunaan sumber daya air dan ketiga pengendalian daya rusak air”.
“Tiga pilar utama itu harus mengikuti tiga tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan sumber daya air dengan empat indikator jaminan ketersediaan air untuk rakyat, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan,” jelas Lasarus.
Baca juga: HUT ke-50 Pontianak Post, Lasarus: Makin Kontributif bagi Kemajuan Daerah
Untuk diketahui, diskusi bertajuk Political Process Design and Expected Outcomes ini merupakan forum pemanasan jelang World Water Forum ke-10 yang rencananya akan dilangsungkan di Bali pada 18-23 Mei 2024 mendatang.
World Water Forum sendiri merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu-isu tersebut.
Baca juga: HPN 2023, Lasarus: Pers Berandil Besar bagi Kejayaan PDI Perjuangan
World Water Forum ke-10 yang mengusung tema “Water for Shared Prosperity” diharapkan menjadi ajang berbagai stakeholder dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi merespon berbagai tantangan pengelolaan air secara global.
