KALBAR SATU ID – Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang juga Ketua Fraksi PKB, Mulyadi Tawik, menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar dengan PT Pertamina Patra Niaga Retail dan HISWANA Migas Kalimantan Barat, serta rapat kerja bersama PT PLN (Persero) Kalimantan Barat.
Rapat tersebut membahas berbagai persoalan penting terkait pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), gas LPG 3 kg, serta pemerataan jaringan listrik di Kalbar.
Mulyadi Tawik menegaskan bahwa Komisi IV akan fokus pada pendistribusian dan harga gas LPG 3 kg, termasuk penetapan harga eceran. Menurutnya, ada indikasi ketidaksesuaian dalam pengelolaan harga dan distribusi oleh Pertamina dan BPH Migas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat ada yang tidak beres di Pertamina dan BPH Migas. Kami juga akan meminta Pertamina dan BPH Migas untuk memberikan daftar Delivery Order (DO) minyak ke SPBU-SPBU karena ada indikasi adanya SPBU nakal yang bahkan tidak tersentuh oleh pihak penegak hukum,” ujar Mulyadi.
Baca juga: Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur di Pantai Kubu Raya Ditangkap Polisi
Selain itu, Komisi IV juga akan memprioritaskan SPBU Nelayan agar para nelayan lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi. Terkait alur pendistribusian gas LPG 3 kg, Mulyadi menegaskan bahwa perlu adanya inspeksi ketat untuk menghindari disparitas harga yang terlalu tinggi.
Mulyadi menambahkan, disparitas harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer yang mencapai Rp 25.000,- perlu ditindak tegas untuk melindungi masyarakat.
Dalam rapat kerja dengan PT PLN (Persero) Kalbar, Mulyadi menyoroti perlunya percepatan pembangunan jaringan listrik ke desa-desa yang belum mendapatkan aliran listrik, termasuk dusun-dusun terpencil.
Baca juga: Suib Sebut Jalan Sehat Jadi Tanda Perekat Hubungan PMII Dan Masyarakat Kalbar
“Saat ini masih ada 421 desa yang belum teraliri listrik, dan bahkan dari jumlah tersebut, ada desa yang memiliki listrik tetapi bukan dari PLN. Dari total 2.145 desa di Kalbar, kondisi ini sangat ironis mengingat Kalbar sudah dinyatakan bebas dari status desa tertinggal,” jelasnya.
Berdasarkan data Pemutakhiran Kerangka Geospasial ST2023 Semester 1, jumlah desa, termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), adalah 2.142. Namun, masih banyak daerah di Kalbar yang hanya mendapatkan pasokan listrik selama 12 jam, yaitu dari pukul 18.00 hingga 06.00 pagi.
Mulyadi juga menyoroti berbagai permasalahan infrastruktur listrik, seperti penggunaan kabel listrik tegangan rendah yang hanya ditarik dari rumah ke rumah tanpa adanya tiang khusus, yang dapat membahayakan masyarakat. Selain itu, masih banyak tiang listrik yang sudah rapuh dan bahkan berdiri di tengah jalan, sehingga membahayakan pengguna jalan.
Sebagai solusinya, Mulyadi mendesak pemerintah untuk segera memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) agar seluruh wilayah Kalbar mendapatkan akses listrik yang layak.
Komisi IV DPRD Kalbar berkomitmen untuk terus mengawal persoalan energi di Kalbar, baik dalam hal distribusi BBM dan LPG maupun pemerataan jaringan listrik, demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Editor : Taufik
