KALBAR SATU ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen serius dalam membenahi infrastruktur jalan yang rusak berat di seluruh wilayah provinsi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, perbaikan jalan menjadi prioritas utama, dengan alokasi anggaran signifikan sebesar Rp475 miliar untuk tahun anggaran 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada ruas-ruas jalan provinsi yang selama ini dalam kondisi rusak berat dan memerlukan penanganan segera.
“Tahun 2025, hampir seluruh kabupaten dan kota yang memiliki jalan rusak berat akan mendapat alokasi anggaran penanganan,” ujarnya di Pontianak, Sabtu (9/8/2025).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar menaruh perhatian penuh terhadap kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat. Dia menargetkan perbaikan ini dapat mendongkrak kondisi jalan mantap di Kalbar.
“Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat menambah kondisi jalan mantap kewenangan provinsi kurang lebih 4 persen,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa proses transformasi dari jalan rusak berat menuju jalan mantap tidak bisa terjadi secara instan. Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi dan perlunya dukungan dari pemerintah pusat.
“Target kami, alokasi anggaran tahun 2025 ini bisa meningkatkan kondisi jalan mantap provinsi sekitar 4 persen,” bebernya.
Di sisi lain, Iskandar Zulkarnaen juga menanggapi sejumlah pemberitaan dan sorotan masyarakat terkait kondisi jalan di Kalbar. Dia merespon baik kritik tersebut namun mengajak semua pihak untuk menyampaikan informasi secara proporsional dan berbasis data.
“Kami apresiasi perhatian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Tapi kami juga berharap publik dan media dapat menyampaikan pemberitaan yang akurat dan konstruktif. Jangan sampai muncul kesan seolah-olah pemerintah daerah tidak bekerja,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara optimal dengan prioritas pada kebutuhan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap peningkatan perekonomian daerah.
“Setiap rupiah anggaran dipikirkan dengan matang. Kami bekerja keras agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Proyek infrastruktur ini menjadi skala prioritas di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ria Norsan. Hal ini dilakukan untik mengakomodir keinginan masyarakat yang sudah lama menantikan perbaikan jalan yang telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.
Perbaikan infrastruktur jalan akan dikebut di sejumlah kabupaten. Diantaranya di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang.
Beberapa ruas jalan yang menjadi fokus utama perbaikan diantaranya di Ketapang yakni ruas Ketapang-Pesaguan dan Pesaguan-Kendawangan. Kemudian di Kabupaten Melawi yakni ruas jalan Kota Baru–Sokan yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Sementara itu, di Kabupaten Sintang, perbaikan akan dilakukan pada ruas jalan Simpang Semubuk serta Simpang Medang–Nanga Mau–Tebidah–Bunyau. Dan di Kabupaten Kayong Utara juga mendapat perhatian dengan rencana penyelesaian ruas jalan Teluk Batang-Sukadana.
