KALBAR SATU ID – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Barat menindaklanjuti aksi yang digelar pada Agustus lalu dengan melakukan audiensi resmi bersama pimpinan DPRD Kalimantan Barat, Senin 22/09/2025.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalbar Aloysius, bersama anggota DPRD Kalbar Darwis dan Nofal Nofiendra.
Dalam pertemuan tersebut, PKC PMII Kalbar menyampaikan kembali tuntutan aksi sebelumnya agar segera mendapatkan tindak lanjut nyata.
Beberapa isu penting yang diangkat di antaranya adalah persoalan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, maraknya kasus peredaran oli palsu yang hingga kini belum menemukan titik terang meski telah dilakukan penggeledahan di wilayah Kubu Raya, serta gagasan pembenahan tata kelola Kalimantan Barat agar lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Baca juga: Tragedi Driver Ojol Tewas, PKC PMII Kalbar Desak Investigasi Transparan
Ketua Bidang ESDM dan Sumber Daya Mineral PKC PMII Kalbar Faris menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis agar aspirasi mahasiswa tidak berhenti hanya pada aksi lapangan.
“Kami hadir untuk mengawal isu-isu yang kami sampaikan pada aksi Agustus lalu, terutama masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti pemberdayaan perempuan, kasus oli palsu yang merugikan konsumen, serta dorongan untuk pembenahan tata kelola pembangunan Kalbar,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyatakan siap menindaklanjuti dan mendiskusikan lebih lanjut aspirasi yang telah disampaikan PKC PMII Kalbar.
“Kami berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berdialog dan memberikan masukan. Aspirasi ini akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait agar mendapatkan penyelesaian,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar Darwis dan Nofal Nofiendra juga mengapresiasi langkah PKC PMII Kalbar yang konsisten mengawal isu-isu daerah. Mereka berharap sinergi antara mahasiswa dan legislatif dapat mempercepat solusi terhadap berbagai persoalan di Kalimantan Barat.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum positif bagi terciptanya kerja sama konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam rangka membangun Kalimantan Barat yang lebih maju dan berkeadilan.
