KALBAR SATU, PONTIANAK – Mantan Gubernur Kalbar Cornelis menghadiri acara Silaturahmi Akbar Kebangsaan yang digelar Paslon Gubernur Kalbar nomor urut 2 (dua) Norsan-Krisantus disingkat NKRI, di Kota Pontianak pada Kamis (21/11/2024).
Anggota DPR RI Dapil Kalbar Satu Cornelis mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan seluruh Indonesia pada Rabu, 27 November 2024 nanti merupakan yang pertama kali di Indonesia.
“Ini merupakan catatan sejarah bagi bangsa,” kata dia.
Gubernur Kalbar 2 Periode itu menerangkan dalam orasinya bahwa rakyat diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh negara untuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di waktu yang telah ditetapkan oleh konstitusi.
Oleh karena itu, Cornelis meminta masyarakat jangan takut datang ke TPS untuk memberikan hak suara sesuai pilihan hati nuraninya.
Politikus PDI Perjuangan juga mengajak masyarakat Kalbar untuk tidak ragu dan pastikan untuk memilih pasangan NKRI (Norsan-Krisantus).
Baca juga: Inilah Pesan Mantan Ketua DPD RI OSO ke Aparat Keamanan, KPU dan BAWASLU di Pilkada Kalbar
“Kalau memang sudah menetapkan hati dan pikiran untuk NKRI, maka jangan pernah takut dan ragu-ragu,” tegas Cornelis.
Dikatakannya, keputusan PDIP mengusung Ria Norsan-Krisantus Kurniawan sudah final dan melalui berbagai pertimbangan.
Cornelis menilai bahwa Paslon NKRI mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban di Kalimantan Barat serta memberi rasa aman kepada masyarakat Kalbar.
“Kami pertimbangkan karena yang bersangkutan tidak memilih suku, agama, dan ras, tetapi semua rakyat Indonesia di Kalbar ini yang wajib dijaga dan diayomi,” jelasnya.
“Oleh karena itu, kami, PDIP, mengusung beliau berdua. Jangan ragu, yakin seyakin-yakinnya bahwa calon kita mampu melaksanakan tugas sebagai gubernur dan wagub Kalbar,” sambung Cornelis.
Gubernur Kalbar periode 2008-2018 itu mengingatkan masyarakat untuk menolak politik uang (money politic)
Trisakti Bung Karno sudah mengamanatkan untuk berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Jangan mau terima uang. Kalau terima uang, berarti tidak berdaulat di bidang politik,” tutup Cornelis.
Editor : Hidayat
