KALBAR SATU ID – Bertempat di UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. meninjau kesiapan pelaksanaan sekolah rakyat rintisan di Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu (16/7/2025).
“Jadi Gubernur Kalimantan Barat, Pak Ria Norsan sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat dan Alhamdulillah usulan Pak Gubernur itu sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Jadi sekolah rakyat ini nanti penuh dengan fasilitas yang semua ditanggung dengan Pemerintah Pusat mulai dari seragam, makan dan lain2 kemudian anak-anak yang menginap disini,” jelas Harisson.
Dirinya juga menjelaskan karena tahun ajaran yang sudah harus dimulai yakni Tahun 2025/2026 maka Pemerintah Pusat meminta segera untuk menyiapkan suatu tempat yang akan dimulai Tahun Ajaran pada bulan Agustus mendatang.
“Inilah UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja di Pontianak ini yang digunakan, karena ini sudah lengkap dengan asrama dan beberapa ruang belajar yang nanti akan direhab dulu oleh Pemerintah Pusat”, terangnya.
Sementara itu menurutnya, Pemerintah Pusat akan membangun sekolah rakyat yang dikelola oleh Pusat dan Provinsi itu di Kota Singkawang, persetujuan pembangunan sekolah rakyat ini sementara ada 2 yakni di Kabupaten Ketapang, satu lagi di Provinsi yakni di Pontianak ini,” ungkapnya.
Dikatakannya, tahun ajaran 2025/2026 untuk sekolah rakyat di Provinsi diberikan untuk sekolah dasar 2 rombel terdiri dari 50 anak (Siswa), kemudian Sekolah Menengah Pertama 1 rombel 20 anak dan Sekolah Menengah Atas 1 rombel 20 anak.
“Siswa kita minta dari Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat kecuali Ketapang karena sudah ada sendiri dan untuk SD itu kita minta di setiap Kabupaten masing-masing 4 Siswa, kemudian Kapuas Hulu dan Kayong Utara itu 3 Orang kemudian yang lain-lain kita minta masing-masing 1 orang dan nanti ada cadangan 1 orang untuk mencukupi”, ungkapnya.
Dikatakannya, anak – anak ini berasal dari keluarga yang desil 1 dan desil 2, tapi mungkin hanya desil 1 karena kita banyak keluarga dari desil 1. Desil 1 ini 10 persen dari populasi masyarakat Kalimantan Barat yang paling rendah, sehingga diharapkan sekolah rakyat akan berlangsung dengan baik.
Selanjutnya Sekda Kalbar juga meminta peran dari Kabupaten/Kota untuk aktif membuat usulan kepada Pemerintah Pusat terkait implementasi Sekolah Rakyat ini.
“Saya harapkan kepada Bupati Walikota aktif meminta usulan kepada pemerintah pusat dan akan kami kawal usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menyediakan tanah seluas 5 hektar maka nanti di Kabupaten Kota itu akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Kota masing-masing. Jadi Bupati Walikota saya harapkan aktif untuk mengusulkan kepada Dinas sosial dan Kami Pemerintah Provinsi akan mengawal usulan -usulan Kabupaten Kota,” pungkasnya.
