KALBAR SATU ID – Komitmen pemerintah dalam distribusi pemerataan pembangunan perlu diapresiasi dan didukung. Sebelum pemerintah mencanangkan pemindahan Ibu Kota Negara diakui pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersentral di daerah Jawa (Jawa Sentris), sehingga pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menjadi hal yang penting dalam instrumen pemerataan pembangunan, pemerataan infrastruktur dan dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, yakni di Pulau Kalimantan.
Kalimantan juga dikenal dengan kawasan borneo, yang dihuni oleh tiga negara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam (Tiga Negara Asia Tenggara).
Menurut Narasi Newsroom, dari tahun 2022 sampai bulan Juli tahun 2024 pemerintah sudah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp.75 triliun, dengan rincian Rp. 5,5 triliun tahun 2022, Rp.27 triliun pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 pada APBN 2024 tercatat mencapai Rp.42,5 triliun. Pembungunan IKN akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Pulau Kalimantan, terutama Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dampaknya pembangunan ekonomi di provinsi Kalimantan yang lain dalam pembangunan IKN ini?.
Struktur Perekonomian Pulau Kalimantan
Sebagian besar struktur perekonomian pulau Kalimantan bersumber dari pertambangan dan penggalian, yakni 31 persen strukur pekonomian Pulau Kalimantan ditopang oleh pertambangan dan penggalian tersebut. Tahun 2023 PDRB Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar di Pulau Kalimantan, lebih dari separuh PDRB Pulau Kalimantan disumbang oleh PDRB Kalimantan Timur atau sebesar 52,4 persen. Struktur perkonomian Kalimantan Timur 46,17 persen kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian, dan 19,41 persen dari sektor pengolahan.
Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah dengan pendapatan terbesar kedua di Pulau Kalimantan, atau sebesar 15 persen PDRB pulau Kalimantan berada di Kalimantan Barat, pendapatan terbesar Kalimantan Barat dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sebesar 22,65 persen pendapatan Kalbar disumbang oleh sektor tersebut, disusul oleh sektor industry pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi, sedangkan sektor lainnya merupakan sektor dengan kontribusi dibawah 10 persen dan yang terendah adalah sektor pengadaan air; pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.
Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki kontribusi terbesar ketiga di Pulau Kalimantan, dimana pada tahun 2023 kontribusi PDRB Kalimantan Selatan di Pulau Kalimantan sebesar 14,6 persen, stuktur perkenomian Kalimantan Selatan sebagian besar dari pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun tersebut sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Selatan menyumbang terhadap PDRB sebesar 24,24 persen disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industry pengolahan, sedangkan kontribusi terendah terhadap PDRB Kalimantan Selatan adalah sektor pengadaan Listrik dan gas, hanya sebesar 0,13 persen.
Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah di Pulau Kalimantan dengan pendapatan terendah kedua dimana pada tahun 2023 sumbangan PDRB Kalimantan Tengah di Pulau Kalimantan hanya sebesar 11,1 persen. Kalimantan Tengah sebagian besar atau tertinggi pendapatannya disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni sebesar 21,02 persen disusul oleh sektor industry pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian serta pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Empat sektor tersebut merupakan sektor di Kalimantan Tengah dengan kontribusi diatas 10 persen, sedangkan kontribusi terendah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, yakni hanya sebesar 0,11 persen. Sedangkan provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah di pulau Kalimantan dengan pendapatan terendah dari pada Kalimantan lainnya, dimana pada tahun yang sama sumbangan PDRB Kalimantan Utara hanya sebesar 6,8 persen terhadap pendapatan di Pulau Kalimantan. Kalimantan Utara sumbangan terbesar berada pada sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 26,59 persen terhadap PDRB Kalimantan Utara.
Struktur perkonomian Pulau Kalimantan tertinggi disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian, disusul oleh sektor industry pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jika dibandingkan dari tiga sektor tertinggi sumbangan terhadap pendapatan Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur daerah dengan dua keunggulan, yakni pada sektor pertambangan dan penggalian serta pada sektor industry pengolahan, Kalimantan Barat unggul hanya pada satu sektor yakni pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sedangkan tiga daerah lainnya, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara ketiga sektor tersebut masih rendah.
Dampak Pembangunan IKN Terhadap Pembangunan di Pulau Kalimantan
Dampak nyata pembangunan IKN terhadap daerah di Pulau Kalimantan, tentunya sangat dirasakan oleh provinsi Kalimantan Timur, sebelum IKN dibangun, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sudah sangat tinggi, apalagi ditambah dengan effeck pembangunan IKN tersebut, tentunya sektor-sektor baru akan berdampak peningkatan yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur, seperti sektor periwisata, sektor industry dan jasa, sektor pendidikan dan sektor yang lainnya. Tetapi bagaimana dampaknya pembangunan IKN tersebut terhadapa daerah lainnya di Pulau Kalimantan?
Perkembangan tenaga kerja di Pulau Kalimantan masih cukup memperihatikan walapuan hanya Kaltim dengan Tingkat Pengangguran tertinggi di Pulau Kalimantan, yakni pada tahun 2023 pengangguran terbuka di Kalbar sebesar 5,05 persen, selain itu juga Kalteng 4,10 persen dan Kalsel 4,74 persen, Kaltara 4,01 persen daerah dengan Tingkat pengangguran di atas 6 persen, sedangkan terendah adalah Kaltim hanya sebesar 5,31 persen.
Kalbar selain dengan jumlah pengangguran terbesar juga memiliki jumlah penduduk terbesar atau lebih 34 persen penduduk di Pulau Kalimantan berada di Kalbar, dari 17 juta lebih penduduk di Pulau Kalimantan, 5 juta lebih berada di daerah Kalbar, dan juga dengan IPM terendah yakni hanya sebesar 70,47, disusul oleh Kaltara (72,88), Kalteng (73,73), Kalsel (74,66) dan tertinggi adalah Kaltim yakni sebesar 78,20. Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2023 mencapai 6,22 persen, Kalbar sebesar 4,46 persen, Kalteng sebesar 4,14 persen, Kalsel sebesar 4,48 persen, Kaltara sebesar 4,94 persen.
Begitu juga dengan Tingkat kemiskinan, Kalbar merupakan daerah dengan jumlah kemiskinan sebesar 353 ribu jiwa atau 6,71 persen penduduk di Kalbar dalam kondisi miskin, Kalteng sebesar 5,11 persen persentase penduduk miskin atau sebesar 142,17 ribu jiwa dalam keadaan miskin, Kalsel jumlah penduduk sebesar 188. 928 jiwa atau sebesar 4,29 persen dari jumlah penduduk di Kalsel. Kaltim dengan jumlah penduduk miskin sebesar 231,08 ribu jiwa atau sebesar 6,11 persentase penduduk miskin, dan Kaltara 6,45 persen penduduk berada dalam kondisi miskin atau sebesar 47,83 ribu jiwa dalam kondisi miskin.
Belum selesai pembangunan IKN, Kaltim sudah memiliki keunggulan hampir disemua sektor pembangunan ekonomi, Kaltim sebagai calon Ibu Kota Nusantara (IKN), baik dari Tingkat pengangguran yang rendah, penduduk yang relative rendah, IPM dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Tetapi yang perlu dihawatikan adalah daerah yang berada di Pulau Kalimantan, terutama provinsi Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat merupakan provinsi di Pulau Kalimantan dengan jumlah pengangguran tertinggi, selain itu juga Kalbar memiliki jumlah penduduk terbesar, IPM terendah, pertumbuhan ekonomi rendah, dan ditambah lagi jumlah penduduk miskin terbesar di Pulau Kalimantan.
Tentunya pembangunan IKN akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Pulau Kalimantan tetapi tidak sesignifikan Kalimantan Timur dalam mendapat keuntungan yang didapat dari pembangunan tersebut, sebagai daerah atau Lokasi Calon Ibu Kota Baru, bisa jadi akan timbul ketimpangan baru dari pembangunan IKN tersebut terhadap Pulau Kalimantan, baik dari laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang begitu tinggi, peningkatan kualitas pembangunan manusia, jumlah pengangguran yang relative terus berkurang akibat dari investasi masuk secara terus menerua, penurunan kemiskinan dari effeck akses penyerapan tenaga kerja tersebut.
Penulis: Firman, SE.,ME., Akademisi FEBI IAIN Pontianak dan Sekretaris Umum IKA-PMII Kubu Raya.
