Penulis: Abdul Hakim Dj.
OPONI, KALBAR SATU – Syaikh Jarrah dan Langkah Pertama Mewujudkan The Deal of The Century Tersebutlah seorang tabib dan pemimpin militer di era Salahuddin, bernama Husamuddin al Jarrahi, yang dikenal dengan nama Syaikh Jarrah.
Ia mendirikan lembaga pendidikan di sebuah kawasan yang kelak dinamakan dengan namanya, yang juga menjadi lokasi peristirahatan terakhirnya.
Kawasan itu berada di Yerusalem Timur, dihuni oleh warga Palestina, yang sebagiannya merupakan warga gusuran dari wilayah barat Yerusalem. Beberapa waktu lalu, pengadilan zionis secara sepihak memutuskan menggusur semua warga Arab Palestina yang menghuni kawasan Syaikh Jarrah.
BACA JUGA Hari Al Quds Internasional: Merapatkan Barisan untuk Pembebasan Palestina
Tujuannya adalah menyatukan Yerusalem Timur dan Barat dalam rangka meresmikan Yerusalem sebagai ibukota israel. Dalam The Deal of The Century (Kesepakatan Abad Ini), sebuah rencana “perdamaian” yang digagas donald trump atas aneksasi rezim zionis di Bumi Palestina, disebutkan bahwa Yerusalem akan menjadi ibukota negara zionis israel dan pemerintah Amerika Serikat menindaklanjuti dengan memindahkan kedutaan besar mereka dari tel aviv ke Yerusalem (Landler, 2017).
Skema “perdamaian” tersebut dipresentasikan penasehat trump yang juga menantunya, Jared Kushner, dalam forum yang bertajuk Peace to Prosperity, The Economic Plan: A New Vision for The Palestinian People yang dilaksanakan pada 25-26 Juni 2019 di Manama, Bahrain (Doha Institute, 2019).
Tentu saja rencana itu mendapat penolakan dari banyak pihak, terutama kelompok perjuangan pro kemerdekaan Palestina.
Syaikh Jarrah menjadi trending topic sejak awal Mei 2021, ketika dunia menyaksikan teroris zionis melakukan tindakan brutal terhadap sejumlah warga Palestina. Ada sebuah video beredar memperlihatkan dialog antara perempuan warga Syaikh Jarrah dengan pria pemukim Yahudi yang merampas rumah dan tanah milik perempuan tersebut.
Pria itu berkata, “Jika aku tak merampas rumahmu, maka yang lain tetap akan melakukannya!” Ya, keputusan pengadilan rezim zionis telah melegalkan perampasan hak-hak warga Palestina.
Keputusan yang merupakan bagian upaya memuluskan jalan mewujudkan Yerusalem sebagai ibukota bagi negara zionis israel, sebagaimana disebutkan dalam Kesepakatan Abad Ini, kesepakatan yang disepakati oleh satu pihak saja.
Dengan menempatkan klaim mereka pada lingkungan historis Palestina, yang berstatus sebagai wilayah pendudukan oleh hukum internasional, kelompok pemukim Yahudi ini memperjelas bahwa mereka berharap untuk mengubah susunan kota, perlahan-lahan mengambil alih wilayah Palestina di Yerusalem Timur (Saldaña, 2021).
Bagi rakyat Palestina, rumah dan tanah mereka di Syaikh Jarrah merupakan simbol perjuangan Palestina secara keseluruhan, perlawanan mereka terhadap hukum yang tidak berpihak pada kelompok tertindas. Maka terjadilah reaksi perlawanan dari Palestina.
Reaksi Palestina direspon kembali oleh teroris zionis dengan melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Palestina. Orang tua, perempuan, anak-anak, bahkan bayi, tak luput dari brutalitas mereka. Tindakan itu tidak hanya dilakukan kepada warga Muslim Palestina, juga terhadap pemeluk agama lainnya.
Sebelum serangan terhadap Muslimin Palestina pada 7 Mei 2021, teroris zionis telah menyerang sejumlah biarawati Kristen Palestina tepat sepekan sebelumnya, 1 Mei 2021, yang hendak melakukan ritual Sabath-Light (Days of Palestine, 2021).
Palestina bukanlah tanah kosong atau padang pasir gersang yang boleh ditempati sembarang orang. Telah ada peradaban modern di sana, bangunan dengan arsitektur tinggi, kebudayaan yang beradab, serta kehidupan yang harmonis di antara tiga etnis mayoritas di sana.
Muslim Palestina, Kristen Palestina, dan pemeluk Yudaisme Palestina telah lama hidup berdampingan. Mereka justru “dipisahkan secara paksa” sejak klaim sepihak berdirinya sebuah negara yang didasarkan identitas rasial pada 1948.
Dimulainya Aneksasi
Pada bulan September 1947, Inggris mengumumkan berakhirnya kekuasaan mereka atas Mandat Palestina akan berakhir – ini tanggal penting yang harus dicatat karena terhubung dengan peristiwa lanjutan yang berlangsung – pada 14 Mei 1948.
Tanggal 29 November 1947 PBB mengajukan Partition Plan yang membagi Bumi Palestina menjadi dua negara: israel untuk Yahudi dan Palestina untuk Arab, serta menjadikan Yerusalem sebagai zona internasional di bawah kendali PBB.
Dalam pemungutan suara, keputusan yang dikenal dengan Resolusi PBB No. 181 itu, 33 negara anggota PBB setuju, 13 negara menolak, dan 10 negara abstain (israel Ministry of Foreign Affairs, n.d.). Sejak itu, teroris zionis memulai gerakan penaklukan wilayah dan melakukan kekerasan terhadap warga Palestina.
Pembantaian Deir Yassin yang terjadi pada April 1948, misalnya, ketika sekelompok teroris zionis menyerang warga Palestina di Deir Yassin. Rumah warga Palestina dilempari dengan granat seraya menembaki dengan senjata mesin. Alih-alih menutupi kejadian tersebut, teroris zionis justru memanfaatkan kejadian Deir Yassin untuk menciptakan ketakutan massal di dalam lubuk bangsa Palestina.
David Ben Gurion, yang kelak menjadi Perdana Menteri pertama israel, sempat berujar bahwa Bangsa Arab Palestina hanya memiliki satu fungsi tersisa, yakni untuk pergi dari tanah mereka.
14 Mei 1948, pukul 16.00, bertempat di Rothschild Boulevard, David Ben Gurion secara resmi mendeklarasikan negara bernama israel. “Bangsa Yahudi akhirnya memiliki tanah air,” ujarnya. Terdengar sangat nasionalis dan cerdas. Ia menekankan beberapa poin yang harus dilakukan “negara israel”, yakni berjuang membangun tanah untuk kebaikan semua penduduknya, yang didasarkan pada kebebasan, keadilan, dan perdamaian, serta menjamin hak-hak sosial dan politik bagi semua warga negara tanpa diskriminasi agama, ras, atau jenis kelamin.
Tanggal itu diperingati sebagai hari kemerdekaan negara israel – klaim kemerdekaan atas penjajahan yang telah dan masih mereka lanjutkan.
Periode brutal yang berlangsung hingga 1949 itu dikenal Bangsa Palestina dengan istilah Nakbah (malapetaka, bencana), yang menyebabkan lebih dari 750.000 orang terusir dari kampung halamannya, 155 pembantaian massal, dan penghancuran 531 kota dan perkampungan warga Palestina. Terjadilah diaspora besar-besaran warga Palestina ke berbagai negeri. Meski diperingati setiap tanggal 15 Mei, Nakbah belum berakhir, karena bagi warga Palestina setiap hari adalah Nakbah.
“Mandat Rothschild” tak pernah terealisasi, bahkan ketika ia menjadi perdana menteri. Pendirian negara israel justru menjadi legitimasi praktik diskriminasi dan zalim rezim zionis terhadap selain mereka. Warga Palestina bahkan tidak dianggap sebagai warga negara dalam sistem apartheid ini.
Alexandra Ocasio-Cortez (AOC), Anggota Kongres Amerika Serikat dari New York, menyebut israel sebagai “negara apartheid”, atas brutalitas yang dilakukan mereka semenjak awal Mei ini (Hill, 2021).
Husam Zomlot, Kepala Misi Palestina untuk Inggris, dalam wawancara dengan presenter BBC, Emily Maitlis, mengatakan bahwa rezim zionis mengusir orang-orang dari rumah mereka, merampas hak untuk bergerak, hak untuk memiliki tanah/rumah, hak untuk bekerja, hak untuk memilih dalam pemilu yang bebas.
“Ini bukan tentang Muslim saja, ini tentang semua warga Palestina, ini tentang israel yang berkeras menjadikan kami warga kelas dua, bahkan bukan sebagai warga. Kami tidak punya hak, kami bahkan harus diam saat diperlakukan dengan brutal,” tegasnya (Donnelly, 2021).
Proses aneksasi yang terjadi sejak 1947 itu menyebabkan Palestina kehilangan teritorinya. Kawasan Syaikh Jarrah menjadi contohnya teraktual. Jalur Gaza dan Tepi Barat yang kini menjadi wilayah Palestina pun tak lepas dari ancaman aneksasi rezim zionis.
Melihat Prahara di Tanah Para Nabi
Syaikh Jarrah merupakan puzzle dari sekumpulan kepingan yang harus dilihat dengan lensa lebar, bukan dengan kacamata kuda yang justru akan mempersempit permasalahan Palestina sebagai “konflik sektarian” berlandaskan agama.
Teroris zionis memang berupaya membangun narasi bahwa mereka adalah makhluk pilihan Tuhan yang berhak atas “tanah yang dijanjikan”. Narasi itu memang mempengaruhi sebagian kalangan, sehingga melahirkan gelombang dukungan bagi teroris zionis di negara-negara yang berlatar belakang Kristen.
Menariknya, dalam survei Gallop yang diungkapkan Romo Relix Irianto Winardi di laman media sosialnya, terjadi pergeseran sikap publik, khususnya di Amerika Serikat, terhadap zionis-israel. Secara linear, pergeseran sikap itu berpengaruh terhadap dukungan khalayak terhadap kemerdekaan Palestina: 50% responden mendukung berdirinya Negara Palestina merdeka, dan hanya 39% yang menentang.
Massifnya dukungan terhadap kemerdekaan Palestina terlihat jelas dengan aksi-aksi solidaritas di hampir setiap penjuru dunia pada beberapa waktu belakangan.
Tak ayal, dukungan solidaritas untuk Palestina yang begitu bergelombang ini mengundang reaksi beruntun dari para pendukung zionis di seluruh dunia. Adu opini saling dukung dan serang memenuhi pemberitaan berbagai media massa.
Bagaimana mungkin teroris zionis israel membela diri, sementara yang mereka lakukan adalah perampasan secara terbuka atas hak warga Palestina? Mengapa begitu sulit melihat dan bersikap terhadap kebenaran, sementara ia begitu gamblang di hadapan kita? Sikap seperti itu muncul karena masih ada sebagian kita yang terjebak melihat ini sebagai pertarungan “atas nama agama”.
Rencana rezim Amerika Serikat memberikan bantuan persenjataan untuk teroris zionis mendapatkan perlawanan dari publik mereka sendiri. Bahkan di ruang kongres mereka terdengar suara dukungan untuk Palestina, seperti dilakukan AOC yang menolak penjualan persenjataan tempur sebesar $375 Miliar ke israel (Al Jazeera, 2021).
Dulu ada nama Rachel Corrie, pegiat kemanusiaan asal Amerika Serikat, harus menjadi tumbal buldozer teroris zionis ketika ia menghalangi kendaraan itu menghancurkan rumah warga Palestina (Corrie, 2008).
Demi membungkam kebenaran, teroris zionis menghancurkan Menara Al Jalaa, gedung tinggi tempat awak media dari berbagai kantor berita dunia merangkum pemberitaan tentang petaka di Palestina.
Tempat itu disasar karena diduga menjadi lokasi persembunyian para pejuang Hamas. Dugaan yang disangkal langsung oleh CEO Assosiated Press, Gary Pruitt, yang juga bermarkas di Al Jalaa. Ia mengatakan tidak melihat adanya indikasi keberadaan atau aktivitas para pejuang Hamas di sana (Keath, 2021).
Itu sekedar bukti bahwa petaka ini tak ada kaitan dengan agama atau keyakinan, karena tindakan terror yang dilakukan secara sistematis oleh rezim zionis tak hanya mengincar nyawa warga Palestina beserta bangunan dan tanah mereka semata. Bagi teroris zionis, yang mengganggu adalah ancaman.
Kisah selalu dimulai ketika reaksi Palestina terjadi, seakan Hamas-lah pihak yang memulai pertikaian. Padahal Hamas hanya bereaksi atas pukulan yang diterima warga Palestina. “Jika jempol anda diinjak, maka anda harus membalasnya,” ujar Martir Malcolm X.
Hamas dicap sebagai kelompok teroris karena membela tanah airnya. Hamas dituduh menjadikan warga Palestina sebagai benteng hidup, padahal Hamas berjuang bersama warga Palestina – baik Muslim, Kristiani, maupun Yahudi.
Mungkin saja ada sebagian kecil pejabat Hamas yang membelot dari perjuangan kemerdekaan Palestina, tapi itu tidak menjadi dalih pembenar segala tuduhan yang dialamatkan kepada Hamas.
Para pejuang Hamas di front terdepan telah mewakili para pejuang kemanusiaan di seluruh dunia untuk memberantas penyakit yang sebenarnya, rezim zionis israel. Mereka melakukan pembelaan diri atas hak-hak mereka yang dirampas dan kemanusiaan yang diinjak-injak.
Noura Erakat, aktivis pembela HAM dan penulis, di laman media sosialnya mengatakan, “Ketika mereka memberi tahu kami bahwa agresi zionis akan berakhir jika Hamas menghentikan tembakan roketnya, ingatkan mereka bahwa Mahmoud Abbas telah menyetujui hampir semua persyaratan yang diajukan israel dan AS, dan sebagai gantinya, yang kami dapatkan hanyalah perambahan kolonial pemukim yang lebih dalam.”
Gedung Merdeka: Rumah Para Pejuang Kemerdekaan
Gedung Merdeka menjadi saksi peristiwa bersejarah yang dimotori Republik Indonesia, yang menghadirkan para pemimpin negara dari 29 negara di dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA).
Salah satu tujuan pelaksanaan KAA yang dilaksanakan pada tahun 1955 adalah melawan berbagai bentuk kolonialisme yang dilakukan negara imperialis. KAA menghasilkan 10 butir Dasasila Bandung yang berisikan dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia.
Pada tahun 2015, KAA dilaksanakan kembali dengan menghasilkan 3 dokumen: Pesan Bandung (Bandung Message), Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika, dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina.
Meski bisu, dinding Gedung Merdeka merekam sikap bulat dan tegas Bangsa Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Toh, sebagai isu internasional yang dibahas di PBB, krisis di Palestina menghendaki jalinan tangan dari segenap bangsa, termasuk Indonesia, untuk menunjukkan solidaritas. Demikian halnya dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah secara tersurat menyatakan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa dan menolak berbagai bentuk penjajahan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Bumi Palestina.
Demikian halnya dengan Pancasila, kredo Bangsa Indonesia, menjamin terlindungnya kemanusiaan yang adil dan beradab, sebuah harapan yang juga ada di dalam benak Bangsa Palestina.
Sedemikian sehingga, mendukung kemerdekaan Palestina merupakan amanat Konstitusi Indonesia, sekaligus manifestasi kemerdekaan dan nasionalisme kita sebagai bangsa terhormat, bangsa merdeka, dan bangsa berdaulat.
Gedung Merdeka telah menjadi rumah bagi para pejuang kemerdekaan, untuk menyuarakan dukungan dan solidaritas mereka terhadap negara-negara yang masih tertindas dan dalam belenggu penjajahan. Merdeka Palestina!
