KALBAR SATU ID – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025 memicu perbincangan hangat di ranah politik maupun ekonomi. Beberapa jam setelah pengumuman, IHSG turun sekitar 1,2-1,3 persen, menunjukkan reaksi negatif dari pelaku pasar.
Mengapa langkah ini menimbulkan gejolak, dan apakah benar keputusan tersebut bisa disebut sebagai “pertaruhan” politik?
Alasan di Balik Pergantian Sri Mulyani
Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong keputusan politik ini, pertama, tekanan publik dan demonstrasi nasional. Gelombang protes yang merebak di sejumlah kota menuntut perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk isu sensitif mengenai tunjangan DPR. Mengganti menteri keuangan dipandang sebagai langkah cepat pemerintah untuk menunjukkan kepedulian terhadap aspirasi publik.
Kedua, penyesuaian arah kebijakan fiskal. Pemerintahan Prabowo tengah mendorong berbagai program prioritas seperti makan bergizi grati (MBG), belanja sosial, dan modernisasi pertahanan. Menteri baru diharapkan lebih fleksibel dalam menerapkan kebijakan fiskal yang mendukung visi presiden.
Ketiga, kebutuhan penyegaran kabinet
Meski Sri Mulyani dikenal luas di kancah internasional, narasi perlunya regenerasi dan ide-ide baru semakin menguat, terutama setelah hampir satu dekade ia berada di posisi strategis (AP News, 2025).
Mengapa Pasar Keuangan Resah?
Sri Mulyani selama ini dikenal sebagai penjaga stabilitas fiskal Indonesia. Reputasinya di Bank Dunia dan pengalamannya yang panjang memberi jaminan bagi investor global bahwa kebijakan fiskal Indonesia akan tetap disiplin.
Ketika sosok berpengaruh seperti ini diganti, pasar otomatis cemas mengenai, terutama mengenai kesinambungan kebijakan fiskal, independensi Bank Indonesia, dan risiko fiskal jangka panjang, khususnya di tengah kondisi global dengan suku bunga tinggi (Bloomberg, 2025).
Kekhawatiran ini memicu aksi jual di pasar saham dan obligasi, setidaknya dalam jangka pendek.
Presiden Prabowo “Berjudi”?
Keputusan ini memang bisa disebut taruhan politik karena mengorbankan kepercayaan pasar jangka pendek demi meredam ketegangan politik dan demonstrasi. Taruhannya, meredakan protes publik dan mengamankan stabilitas politik. Harga yang harus dibayar adalah penurunan kepercayaan investor terhadap disiplin fiskal pemerintah.
Namun, langkah ini bukan tindakan tanpa perhitungan. Jika pemerintah mampu segera memberikan kepastian arah kebijakan fiskal, menjaga disiplin anggaran, dan meyakinkan pasar akan kesinambungan reformasi, gejolak pasar bisa mereda dalam waktu singkat (Reuters, 2025).
Sebaliknya, jika komunikasi pemerintah lemah dan arah kebijakan kabur, risiko pelemahan rupiah, kenaikan biaya utang, hingga penurunan rating kredit akan semakin besar.
Skenario yang Mungkin Terjadi
Beberapa kemungkinan kedepan yang akan terjadi setelah adanya reshuffle kabinet khusunya pergantian menteri keuangan adalah reaksi pasar yang akan terjadi dengan tiga kemungkinan diantaranya, pertama, Best Case, Pemerintah meredam protes, menjaga disiplin fiskal, dan pasar pulih dalam waktu singkat. Kedua, Base Case, pasar bergejolak sebentar, lalu stabil setelah ada kepastian kebijakan. Ketiga, Worst Case, kebijakan fiskal menjadi terlalu ekspansif tanpa kontrol ketat, memicu pelarian modal, pelemahan rupiah, dan naiknya risiko keuangan nasional (Bloomberg, 2025).
Menghadapi beberapa skenario yang akan terjadi tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah kongkrit untuk meredam berbagai kemungkinan tersebut dengan mengambil langkah politik agar ini tidak menimbulkan krisis kepercayaan yang berkepanjangan, langkah-langkah tersebut diantaranya, pertama, mengumumkan roadmap fiskal dan moneter yang jelas dan transparan. Kedua, menunjuk tim ekonomi berpengalaman untuk mendukung menteri baru. Ketiga, menjaga disiplin defisit anggaran agar tidak melebihi batas aman. Keempat, membangun komunikasi intensif dengan investor dan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Pergantian Sri Mulyani merupakan manuver politik yang penuh risiko, pemerintah berusaha memulihkan legitimasi politik di tengah demonstrasi besar, tetapi harus membayar mahal lewat guncangan di pasar keuangan.
Keputusan Presiden ini bisa dibilang pertaruhan ditengah gejolak politik dan kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Namun keputusan ini tentu sudah diperhitungkan dengan matang oleh presiden Prabowo.
Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat bergantung pada kejelasan arah kebijakan fiskal dan kemampuan pemerintah memulihkan kepercayaan publik serta pasar dalam beberapa minggu ke depan.
Penulis: HUSNUL HAKIM SY, MH.,Dekan FISIP UNIRA Malang, pemerhati kebijakan dan Hukum.
