Soal Pilkades Desa Retok, Siapakah yang layak jadi Kades?

Penulis: Zubairi

OPINI, KALBARSATU.ID — Akhir-akhir ini ada banyak teman-teman sejawat bertanya kepada saya apakah kepala Desa Retok perlu diganti? (jalur konstitusi pilkades bulan 10 tahun 2021 nanti). Bahkan ada juga yang mengajak bersama mengalahkan petahana bila dia maju lagi nanti (mendulang kekuatan bersama).

Namun sayangnya, belum ada seorang pun menawarkan gagasan baru menuju perubahan besar di Desa (Kemajuan dan kemandirian Desa Retok) baik itu soal pemberdayaan dan pendampingan, penguatan ekonomi lokal, soal budaya, keamanan, maupun mengatasi persoalan infrastruktur yang masih jadi PR, keterangkulan gender dan lainnya.

Sejauh ini yang menguat hanya penggiringan isu identitas (tentu saya kurang suka). Saya memprediksi memang pilkades Desa Retok kali ini bakal cukup seru, sebab yang nafsu jadi kades Retok cukup banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan politik uang juga akan menguat.

Ajakan dan pertanyaan dari orang-orang di atas ada yang saya respon ada juga yang tidak! bukan karena tidak penting namun karena alasan lain. Sejauh ini ini ada juga beberapa nama yang ditawarkan untuk didukung. Namun sebelum saya memberikan jawaban, saya lontarkan pertanyaan balik, yang menurut saya penting untuk standar penilaian kemudian bisa layak menjadi pemimpin atau kepala desa.

Pertanyaan itu sederhana, misalnya soal jejak rekam si calon, loyal atau tidaknya, peka terhadap sosial-lingkungan atau tidak, tanggungjawabnya, kejujuran, bahkan soal bagaimana kira-kira kemampuan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Dana Desa, ada tidak potensi si calon jadi koruptor termasuk juga latar belakang pendidikannya dll?

Dasar-dasar pertanyaan itu memang mungkin tidak masuk pada syarat formil, namun pertanyaan itu memungkinan menentukan maju mundurnya pembangunan Desa Retok ke depan. Sehingga juga menentukan kelayakan menjadi seorang kepala desa.

Sehingga standar-standar pertanyaan itu menjadi penting untuk kemudian menjadi penilaian setelah menemui jawaban, harapannya tentu memperoleh pemimpin/kepala desa yang ideal melalui pilkades tersebut.

Soal Pemerintahan Desa Retok Saat ini

Plus minus pasti ada dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Retok saat ini, bahkan ada juga catatan yang menurutku kurang ideal, namun karena alasan etis saya tidak umbar di sini.

Namun untuk alasan edukasi mungkin sedikit mengajak membuka cakrawala berpikir terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa Retok dengan pertanyaaan sederhana, sehingga juga menjadi penilaian petahana ini layak atau tidak memimpin lagi jadi kepala desa. Ini tentu harapan agar menjadi evaluasi bersama agar ke depan lebih baik lagi.

Pertanyaan pertama apakah pemerintahan Desa Retok menjalankan dengan secara transparan baik pengelolaan dana desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Pertanyaan kedua bisa saja soal pelayanan: ada tidak pungutan liar selama pemerintahan berjalan baik pembuatan KTP, KK atau pun terkait keramahan perangkat dalam melayani masyarakat dll.

Pertanyaan ketiga bagaimana dalam pengambilan keputusan seperti Musdes, keterlibatan kepemudaan, keterlibatan perempuan, dan kelompok lain atas nama gender, sudahkah dilibatkan?

Kemudian pertanyaaan selanjutnya apakah aspirasi masyarakat dalam pembangunan didengar dan dijadikan sebagai acuan kebijakan pembangunan?

Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain baik soal pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan kelembagaan, kelompok perempuan, kepemudaan, keagamaan, poktan dan lainnya.

Pertanyaan tersebut tentu yang bisa menjawab masyarakat desa retok, sebab mereka yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintahan desa. Bila sudah menjawab tentu sudah bisa menilai baik atau tidak penyelenggaran pemerintahan Desa Retok selama ini. Kemudian itu juga menjadi alasan untuk evaluasi.

Saran

Namun yang pasti siapa pun yang bakal maju jadi kepala desa retok nanti, pemilihnya jangan sampai salah pilih, jangan pilih karena alasan suku, agama atau kelompok tertentu. Pilihlah yang memiliki integritas tinggi, kemampuan pengelolaan dana Desa dan penyelenggaraan Desa yang baik sesuai dengan UU.

Nah, bagi yang ingin nyalon silahkan tarung ide dan gagasan bagaimana memajukan dan memandirikan desa melalui program-program yang susuai dengan potensi desa.

Hindari isu sara, agama, dan kelompok tertentu yang bisa memecah bela persaudaraan, dan keharmonisan antar sesama.

Semoga bermanfaat